[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c56b95fe-8f4d-42b8-8b42-585fc1ba1815","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-06-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 110 huruf f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayana Pasar dan dan Sewa Toko, Kios, Los, Bak Pasa Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Perlu Ditinjau Kembali Dengan Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang – Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004;Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang – Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38\r\nTahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek dan Subjek Serta Wajib Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Struktur dan Besarnya Tari Retribusi;Wilayah Pungutan Retribusi;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran;Tata Cara Penagihan Retribusi;Keberatan;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;Kadaluarsa;Pembukuan dan Pemeriksaan;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar dan Sewa Toko, Kios, Los, Bak Pasar milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 8, seri C Nomor seri 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2005.

Ketentuan Substansial:

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa toko, warung, kios, los, bak serta pemakaian tanah di lokasi pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi dan jenis bangunan serta pemakaian tanah (M²) di lokasi pasar. Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi pasar.

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan tidak dapat diborongkan. Pemungutan retribusi menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Bupati akan memberikan keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Jika keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan imbalan bunga. Bupati juga dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Tanah Laut No. 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/179747/perda-kab-tanah-laut-no-3-tahun-2021","02d5f357-a04d-47ca-9c27-87b48285921f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERDA Kab. Tanah Laut No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22862/perda-kab-tanah-laut-no-4-tahun-2014","7750c474-d3fd-4292-9180-2607ab4cd6c4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
YEAR 2012 NUMBER 6

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR MARKET SERVICES
IN TANAH LAUT REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 110 letter f of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Fees/Charges, the Regional Regulation of Tanah Laut Regency Number 8 of 2005 concerning Local Service Charge for Market Services and Rental of Shops, Kiosks, Los, Market Stalls owned by the Regional Government of Tanah Laut Regency needs to be reviewed by forming a Regional Regulation of Tanah Laut Regency concerning Local Service Charge for Market Services;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II Region of Tanah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c56b95fe-8f4d-42b8-8b42-585fc1ba1815","actionData","errors"]