[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c567c80b-66e2-4892-9eca-6e0fe12bc949","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengelolahan Keuangan, Kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 31 Tahun 2015","number","31","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Pengelolahan Keuangan, Kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolahan-Keuangan-Kekayaan-Badan-Usaha-Milik-Desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD. 2015/ NO. 31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolahan Keuangan, Kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Sebagai implikasi yuridis dari terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk menjalin ketertiban, keterarahan, kelancaran dan kejelasan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, kekayaan dan Badan Usaha Milik Desa pada deluruh desa di Kabupaten Konawe, dipandang perlu melakukan sinkronisasi yurids terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut;\r\nSinkronisasi yuridis sebagaimana dimaksud di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. \n Pasal 5 ayat 2 UUD Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri No 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015; Perda Kabupaten Konawe No 8 Tahun 2014. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Keuangan Desa; 3. Pengelolaan Kekayaan Desa; 4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan, kekayaan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Konawe. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keterarahan, kelancaran, dan kejelasan dalam tata kelola keuangan desa, kekayaan desa, serta operasional BUMDes. \n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pengelolaan Keuangan Desa:**\n * Asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.\n * Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada pada Kepala Desa, yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.\n * APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer (Dana Desa, ADD, bagi hasil pajak daerah), dan pendapatan lain-lain.\n * Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.\n * Pembiayaan desa mencakup penerimaan pembiayaan (SiLPA, pencairan dana cadangan) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa).\n * Proses perencanaan APBDesa melibatkan penyusunan oleh Sekretaris Desa, pembahasan dengan BPD, dan evaluasi oleh Bupati/Camat.\n * Pelaksanaan APBDesa dilakukan melalui rekening kas desa dengan bukti yang lengkap dan sah.\n * Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.\n * Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati secara berkala.\n * Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.\n2. **Pengelolaan Kekayaan Desa:**\n * Pengelolaan kekayaan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.\n * Jenis kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, bangunan desa, dan lain-lain.\n * Pemanfaatan kekayaan desa dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dan bangun guna serah.\n3. **Pengelolaan BUMDes:**\n * Pendirian BUMDes bertujuan meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, dan menciptakan lapangan kerja.\n * Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.\n * Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.\n * Modal BUMDes bersumber dari APB Desa dan penyertaan modal masyarakat.\n * Jenis usaha BUMDes dapat berupa bisnis sosial, penyewaan, perantara, produksi/perdagangan, keuangan, dan usaha bersama.","transitional_provisions","1. BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.\n2. BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295482/perda-kab-kapuas-no-1-tahun-2024","edfbfa73-16c4-4350-a7d7-69bbe583c8db","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF KONAWE
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER: 31 OF 2015
ON
MANAGEMENT OF FINANCE, ASSETS AND ENTERPRISES
OWNED BY THE VILLAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that as a juridical implication of the issuance of Law Number 6 of 2014 on Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 on Regulations Implementing Law Number 6 of 2014 on Villages, then to create order, direction, smoothness and clarity in the implementation of governance of finance, assets and village-owned enterprises in all villages in Konawe Regency, it is deemed necessary to synchronize juridically the law and the new Government Regulation;
that the juridical synchronization as referred to in letter a, needs to be stated in the form of a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c567c80b-66e2-4892-9eca-6e0fe12bc949","actionData","errors"]