Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 bertujuan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan melalui strategi nasional yang didukung oleh pengelolaan dana. Dana ini dihimpun dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, lembaga pembiayaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dibentuk untuk mengelola dana tersebut, yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan. Penghimpunan dana dilakukan melalui pungutan ekspor dan iuran, dengan ketentuan pembayaran yang diatur secara rinci. Badan Pengelola Dana juga bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaporan penggunaan dana, serta berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait.

• Pelanggaran Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa larangan ekspor.
• Pelanggaran Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.