[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c51c7db3-819e-49c8-b991-cd52a9384f7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Air Tanah - pengelolaan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2008/No.4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan; bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan tentang pengelolaan air tanah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud, tujuan, fungsi dan ruang lingkup, tanggung jawab, pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi, pendayagunaan, insentif dan disinsentif, peran masyarakat, larangan, penyidikan, sanksi administratif, biaya paksaan penegakan hukum, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 dicabut. \n 61 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap berlangsung sesuai tuntutan pembangunan berkelanjutan, serta mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Menetapkan kebijakan air tanah, rencana pengelolaan air tanah, mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi, konservasi, rehabilitasi dan pendayagunaan air tanah, mengatur penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah, memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin, mengelola data dan informasi air tanah, menetapkan daerah imbuhan, lepasan, zona konservasi, dan perlindungan air tanah, menetapkan jaringan sumur pantau, menetapkan nilai perolehan air tanah, mengendalikan penggunaan air tanah, memantau, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan air tanah, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa.

\n\n

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Konservasi air tanah (perlindungan, pengawetan, pengelolaan kualitas, pencegahan penurunan kuantitas, pemantauan), rehabilitasi air tanah, pendayagunaan air tanah (penatagunaan, penggunaan, pengembangan, pengusahaan).

\n\n

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

\n\n

Perizinan: Pengeboran atau penggalian air tanah memerlukan izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Pengusahaan air tanah memerlukan izin.
Kewajiban Pemegang Izin: Memberikan sebagian air kepada masyarakat setempat, membangun sumur imbuhan, melaporkan hal-hal yang membahayakan lingkungan, melakukan upaya antisipasi terhadap sumur yang tercemar, melakukan rehabilitasi jika terjadi kerusakan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.","sanctions","1. Pemegang izin yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan atau denda.\n3. Bupati/Walikota dan pejabat yang menerbitkan rekomendasi teknis tidak sesuai ketentuan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/219533/perda-prov-jawa-barat-no-16-tahun-2001","9b871dfe-5151-4a9a-88b6-4be13ea576f5","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136977/perda-prov-jawa-barat-no-1-tahun-2017","f19ff07a-e9bc-4f33-a00c-f0bb6ec15e65","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212969/perda-prov-jawa-barat-no-8-tahun-2012","09f98d91-5fba-40eb-bbc4-13b448685557","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 4
2008
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 5 YEAR 2008
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that the regulation of groundwater management is intended to maintain the existence of groundwater as a water resource, so that the sustainability of natural resources and the environment can continue in accordance with the demands of sustainable development;
that groundwater management needs to be directed to pay attention to social functions, the environment and the interests of inter-sectoral development in harmony, so as to overcome the imbalance between groundwater availability which tends to decrease and increasing water needs;
that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, it is necessary to review the regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c51c7db3-819e-49c8-b991-cd52a9384f7a","actionData","errors"]