[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","e1a39a890b5d587c73c5233238be12da-719a4dd8d490861c","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=e1a39a890b5d587c73c5233238be12da,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_134":130},"regulationId","9b871dfe-5151-4a9a-88b6-4be13ea576f5","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_131":-5,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001","number","16","year","2001","published_date","2001-07-18","effective_date","2001-07-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengelolaan Air Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AIR bawah tanah - pengelolaan
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2001/16 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat; bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi social, nilai ekonomi, kemanfaata umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengeloaannya berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah; bahwa pengendalian pengambilan air bawah tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengeloaan Air Bawah Tanah; \n Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000; . Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000; . Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Wewenang dan Tanggung Jawab, Kegiatan Pengelolaan, Pelanggaraan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pengawasan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2001. \n Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998 dicabut. \n 16 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,104],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995","link","",{"_100":105,"_102":103},"Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998","revoked_by",[108],{"_100":109,"_102":110,"_44":111},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227871/perda-prov-jawa-barat-no-5-tahun-2008","c51c7db3-819e-49c8-b991-cd52a9384f7a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=9b871dfe-5151-4a9a-88b6-4be13ea576f5","notFound","actionData","errors"]