[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4be9f38-648b-4a74-b23e-ec717c573942","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-resi-gudang
2011
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2011/No. 78, TLN No. 5231, LL SETNEG: 13 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
ABSTRAK:	\n \n bahwa Sistem Resi Gudang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang perlu adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.\r\n \n Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. Muatan Resi Gudang;\r\n2. Wewenang Badan Pengawas;\r\n3. Muatan Sertifikat lembaga penilai kesesuaian;\r\n4. Lembaga jaminan resi gudang.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. \n UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang \n Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nModal awal Lembaga Jaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai penatausahaan rekening dalam kaitannya dengan jenis barang yang dijamin oleh Lembaga Jaminan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Sistem Resi Gudang yang lebih efektif dan efisien. Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha terhadap kegagalan Pengelola Gudang.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang bertanggung jawab kepada Menteri dan berfungsi melindungi hak pemegang Resi Gudang. Badan Pengawas diberi wewenang untuk memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan terhadap Pengelola Gudang. Resi Gudang harus memuat informasi tertentu seperti jenis, lokasi, dan deskripsi barang. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki peran dalam pembinaan Sistem Resi Gudang.

","transitional_provisions","1. Urusan Sistem Resi Gudang yang belum dapat diselesaikan dilakukan berdasarkan ketentuan yang meringankan. 2. Sebelum Lembaga Jaminan dibentuk, fungsi dan wewenangnya dilaksanakan oleh lembaga penjaminan. 3. Semua Resi Gudang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam waktu 1 tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pembatalan persetujuan. 2. Penolakan memberikan data dapat dipidana dengan kurungan 1 tahun dan denda Rp250.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40167/uu-no-9-tahun-2006","caffcc4b-e367-41f3-beed-6c24aa34ab4d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING THE WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Warehouse Receipt System aims to improve the welfare of the people with social justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that to meet the needs of business actors in the field of the Warehouse Receipt System, it is necessary to have regulations regarding the Warehouse Receipt Guarantee Agency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Law concerning Amendments to Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System;

In view of:

Article 20, Article 21, and Article 33 paragraphs (1) and (4) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4be9f38-648b-4a74-b23e-ec717c573942","actionData","errors"]