[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4a17dba-0c43-465d-829b-0aa2ce612ce3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-10-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Tanda Daftar Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2021/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang merupakan tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu ditinjaukembali; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata;\r\nPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun \r\n2019-2025;\r\nPeraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Parivvisata Kabupaten Kotawaringin Barat; \n 1. tujuan dan prinsip;\r\n2. jenis usaha pariwisata;\r\n3. pendaftaran usaha pariwisata;\r\n4. masa berlaku TDUP;\r\n5. hak, kewajiban dan larangan;\r\n6. kerja sama pengelolaan daya tarik wisata;\r\n7. peran serta masyarakat;\r\n8. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;\r\n9. sanksi administrasi;\r\n10. pembekuan sementara dan pembatalan TDUP; dan\r\n11. penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 35).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan mengakomodasi kepentingan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Tujuan pendaftaran usaha pariwisata adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata, memperkenalkan dan meningkatkan mutu obyek wisata, mendorong pendayagunaan produksi lokal, serta memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip pelayanan publik yang transparan, meliputi prosedur yang sederhana, persyaratan yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi yang terbuka.

Jenis usaha pariwisata yang diatur meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramu wisata, wisata tirta, dan usaha SPA. Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis usahanya. Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya melalui Lembaga Perizinan untuk mendapatkan NIB dan TDUP, serta memiliki izin komersial berupa Sertifikasi Usaha.

TDUP diterbitkan oleh Lembaga Perizinan berdasarkan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi izin lokasi, izin lingkungan, IMB, dan izin lokasi perairan. Pelaku usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP apabila terdapat perubahan nama, lokasi, atau jumlah usaha pariwisata. Pemilik TDUP memiliki hak dan kewajiban tertentu, serta dilarang melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata dan penyelenggaraan event wisata. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata.

","transitional_provisions","1. TDUP yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n2. Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.\n3. TDUP yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah Ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui Lembaga Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara kegiatan, dan pembatalan TDUP.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/14550/perda-kab-kotawaringin-barat-no-1-tahun-2015","fe89590d-7f2d-426c-99f5-e4ca0dad8d79","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347900/perda-kab-kotawaringin-barat-no-7-tahun-2025","e3199cd7-a49f-48e2-b296-35b894ecda26","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 9 OF 2021
ABOUT
TOURISM BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT,

Considering:

that with the issuance of Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services in the Tourism Sector, which is a follow-up to the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services, the Regional Regulation of Kotawaringin Barat Regency Number 1 of 2015 concerning Tourism Business Registration Certificate needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Tourism Business Registration Certificate.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4a17dba-0c43-465d-829b-0aa2ce612ce3","actionData","errors"]