[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c3593573-587b-48b8-a681-651f99c24de5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-04-05","effective_date","2023-04-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERBANKAN-asuransi
2023
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 5, LN.2023 (8)/80 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan\r\nasuransi dan perusahaan reasuransi harus menerapkan prinsip kehati-hatian;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa \r\nKeuangan Nomor 71/POJK.05/2016 \n Peraturan OJK ini mengubah sebagian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu tentang :\r\n1. penambahan beberapa ketentuan definisi\r\n2. perubahan beberapa ketentuan yang terkait dengan dana investasi dari PAYDI menjadi dana investasi dari Subdana,\r\n3. perubahan ketentuan terkait jenis investasi yang dikategorikan sebagai Aset\r\n4. penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN \r\n5.penyesuaian syarat perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dapat melakukan penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa REPO dan syarat perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk pembiayaan\r\n6.\tpenambahan opsi persyaratan untuk penempatan Aset Yang Diperkenankan \r\n7.\tpenambahan ketentuan penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa obligasi korporasi dan MTN\r\n8.\tpenyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi Perusahaan selain subdana\r\n9.\tpenyesuaian ketentuan mengenai pembatasan Aset Yang Diperkenankan \r\n10.\tpenyesuaian terkait penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi \r\n11.\tpenyesuaian pengaturan Aset Yang Diperkenankan \r\n12.\tpenambahan ketentuan yang membuka ruang Perusahaan \r\n13.\tpenambahan syarat yang mengatur pinjaman subordinasi agar tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas \r\n14.\tpenyesuaian pengaturan terkait kewajiban pemisahan pencatatan dan pelaporan aset dan Liabilitas Subdana untuk Perusahaan Asuransi yang memasarkan PAYDI\r\n15.\tpenambahan ketentuan larangan penempatan investasi Subdana di luar negeri atas polis asuransi PAYDI \r\n16.\tpenambahan ketentuan mengenai kewajiban untuk memenuhi batasan investasi atas aset dari Subdana baik untuk Pihak Terkait maupun kelempok penerima investasi\r\n17.\tpenambahan ketentuan bahwa saat program penjamin polis berlaku, pembentukan dana jaminan hanya diperuntukkan bagi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan program penjamin polis dan perusahaan reasuransi.\r\n18.\tpenyesuaian ketentuan mengenai penyusunan laporan berkala dengan menghapus laporan triwulanan karena format dan isi laporan triwulanan telah sama dengan format dan isi laporan bulanan.\r\n19.\tpenambahan ketentuan kewajiban penatausahaan oleh Perusahaan untuk daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi serta kewajiban menyampaikan pada OJK.\r\n20.\tpenambahan ketentuan bentuk dan susunan dari ringkasan laporan bulanan yang diatur dalam lampiran.\r\n21.\tpenegasan bahwa rencana penyehatan keuangan merupakan bagian dari rencana tindak dan/atau rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank. Untuk itu, ketentuan yang mengatur rencana penyehatan keuangan dalam POJK ini dihapus, sehingga sepenuhnya akan mengikuti POJK mengenai status pengawasan.\r\n22.\tpenambahan ketentuan mengenai kewenangan pengambilan kebijakan relaksasi saat terjadinya bencana untuk mengurangi tekanan, dan menjaga stabilitas industri.\r\n23.\tpenghapusan ketentuan mengenai sanksi pencabutan izin usaha secara langsung tanpa didahului sanksi administratif lain/bertahap dalam hal kondisi Perusahaan memiliki tingkat solvabilitas kurang dari 40% dan berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai membahayakan pemegang polis/tertanggung.\r\n24.\tpenambahan ketentuan peralihan bahwa Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada pihak yang terafiliasi dan satu pihak atau beberapa pihak yang terafiliasi namun pihak tersebut tidak terafiliasi dengan perusahaan, paling tinggi 25% dari jumlah investasi dan berlaku sampai dengan 3 bulan setelah POJK ini berlaku.\r\n25.\tpenambahan ketentuan peralihan bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum POJK berlaku maka ketentuan pelampauan batasan maksimum investasi atas aset selain subdana dan pelampauan penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan mulai berlaku sejak 3 bulan sejak POJK berlaku. Selain itu, laporan daftar rincian pihak terkait dan kelompok penerima investasi, laporan penempatan investasi yang menerima investasi dari selain subdana, dan laporan penempatan investasi yang menerima investasi dari subdana untuk pertama kali disampaikan sebagai laporan bulanan yang dimulai 3 bulan sejak POJK berlaku.\r\n26.\tpenambahan ketentuan peralihan bagi perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada pihak terkait, satu kelompok penerima investasi dan/atau satu kelompok penerima investasi yang bukan pihak terkait pada saat POJK ini berlaku, harus menyesuaikan pelampauan paling lambat 12 bulan sejak POJK berlaku.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023. \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diubah \n 80 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai batasan penempatan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi, dengan fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi. Perubahan ini dilakukan untuk mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Peraturan ini mengatur pembatasan investasi pada pihak terkait dan kelompok penerima investasi yang bukan pihak terkait, serta memperkenalkan definisi dan ketentuan baru terkait aset yang diperkenankan dan subdana. Selain itu, peraturan ini menetapkan persyaratan baru untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan, termasuk pemisahan aset dan liabilitas subdana, serta kewajiban pelaporan kepada OJK. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada OJK untuk menetapkan kebijakan relaksasi bagi perusahaan yang terdampak bencana.

","transitional_provisions","1. Ketentuan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 25% dari jumlah investasi, tetap berlaku sampai dengan 3 bulan setelah Peraturan OJK ini berlaku. 2. Penempatan investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang. 3. Dalam hal polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut. 4. Dalam hal Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan OJK ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana yang memiliki aset yang mendasari selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (6), Perusahaan tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana tersebut. 5. Bagi Perusahaan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) mulai berlaku sejak 3 bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. 6. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan OJK ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku. 7. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Subdana dalam bentuk MTN yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN tersebut namun tidak diperkenankan menambah penempatan investasi pada MTN dan/atau reksa dana penyertaan terbatas tersebut. 8. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha. 2. OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Peraturan OJK No. 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347470/peraturan-ojk-no-26-tahun-2025","343dbe46-30b5-4d4a-bc14-5cf5925d9306","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[111],{"_100":112,"_102":113,"_36":114},"Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128395/peraturan-ojk-no-71pojk052016-tahun-2016","55488e90-fd31-45b0-b21f-06eea2613bb0","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2023
ON
SECOND AMENDMENT TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA) REGULATION
NUMBER 71/POJK.05/2016 CONCERNING FINANCIAL HEALTH
OF INSURANCE COMPANIES AND REINSURANCE COMPANIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA),

\n\n \n \n

Considering:

that in managing risks related to investment placements and maintaining financial health, insurance companies and reinsurance companies must implement the principle of prudence;
that in order to implement the provisions of Article 83 paragraph (6) of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Services Sector and to mitigate risks on investment placements in related parties and non-related parties with insurance companies and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c3593573-587b-48b8-a681-651f99c24de5","actionData","errors"]