[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2818cd5-fb13-400d-b1a3-fd1733bd4264","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2013 Tahun 2013","number","PER-03/MBU/2013","year","2013","published_date","2013-03-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2013
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/2013, jdih.bumn.go.id : 2 hlm.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan \r\nKementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang handal, professional \r\ndan bermoral serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran \r\npelaksanaan tugas guna mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan \r\nsistem karier dan sistem prestasi kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 53 \r\nTahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib dilaksanakan oleh \r\nsetiap PNS Kementerian BUMN; \r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan disiplin PNS di lingkungan \r\nKementerian BUMN perlu pengaturan tambahan dikaitkan dengan \r\npemberian TKPKN atau jenis tunjangan lainnya dan penugasan di BUMN \r\ndalam hal pelanggaran disiplin jam kerja, tidak masuk kerja, terlambat masuk \r\nkerja, pulang sebelum waktunya, tugas kedinasan dan cuti PNS di \r\nlingkungan Kementerian BUMN; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan \r\nhuruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik \r\nNegara tentang Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Kementerian Badan \r\nUsaha Milik Negara; \n . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3890); \r\n2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); \r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai \r\nNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); \r\n4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan \r\nOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5135), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 91 Tahun 2011; \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan \r\nFungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi \r\nEselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPresiden Nomor 92 Tahun 2011;6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1971 tentang \r\nTundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai \r\nDepartemen Keuangan; \r\n7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang \r\nHari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; \r\n8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; \r\n9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor \r\n08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan \r\nLembaga Pemerintah; \r\n10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.01/2011 tentang Penegakan \r\nDisiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan \r\nNegara Di Lingkungan Kementerian Keuangan; \r\n11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 \r\ntentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 \r\ntentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; \n mengatur tentang penegakan disiplin dikaitkan dengan disiplin waktu kerja;pelanggaran jam kerja; pemotongan TKPKN dan Tunjangan Lainnya; Peninjauan ulang terhadap penugasan di BUMN; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013. \n 18 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menjadi PNS yang handal, profesional, dan bermoral. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS Kementerian BUMN berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Penegakan Disiplin: PNS yang melanggar disiplin waktu kerja akan dikenakan sanksi tambahan yang dikaitkan dengan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan (TKPKN) atau tunjangan lainnya dari instansi asal, serta peninjauan kembali penugasan di BUMN.
Ketentuan Masuk Bekerja: PNS wajib masuk dan pulang bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan, dengan melakukan absen elektronik. Terdapat toleransi waktu keterlambatan masuk kerja yang harus diganti.
Pelanggaran Jam Kerja: PNS dinyatakan melanggar jam kerja jika tidak masuk kerja, terlambat, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, atau tidak mengisi absensi tanpa alasan yang sah. Pelanggaran dihitung kumulatif.
Pemotongan TKPKN: Pemotongan TKPKN diberlakukan bagi PNS yang melanggar jam kerja atau dijatuhi hukuman disiplin.
Peninjauan Ulang Penugasan di BUMN: PNS yang mendapat penugasan di BUMN dan dikenakan sanksi disiplin dapat dikenakan sanksi tambahan berupa peninjauan ulang penugasan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. PNS yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7½ jam atau lebih dalam sehari, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, atau tidak mengisi daftar hadir dapat dikenakan pemotongan TKPKN.\n2. PNS yang mendapat penugasan di BUMN dan dikenakan sanksi disiplin PNS pada tingkat tertentu dapat dikenakan sanksi tambahan berupa peninjauan ulang penugasan di BUMN.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen BUMN No. PER-17/MBU/10/2014 Tahun 2014 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146711/permen-bumn-no-per-17mbu102014-tahun-2014","e76332e5-0bf5-4c7c-a079-d98c3f60297a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER : PER-03/MBU/2013

ENFORCEMENT OF CIVIL SERVANT DISCIPLINE WITHIN THE
MINISTRY OF STATE-OWNED ENTERPRISES

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize reliable, professional and moral Civil Servants (PNS) within the
Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) and to ensure the maintenance of order and smooth
implementation of tasks to encourage civil servants to be more productive based on
career system and work performance system, Government Regulation Number 53
Year 2010 concerning Civil Servant Discipline must be implemented by
every civil servant of the Ministry of SOEs;
that in order to improve the enforcement of civil servant discipline within the
Ministry of SOEs, additional arrangements

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2818cd5-fb13-400d-b1a3-fd1733bd4264","actionData","errors"]