For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Also known as: Permen BUMN PER-10/MBU/10/2020 · Permen BUMN No. PER-10/MBU/10/2020

Status:
Active
Effective Date:16 Oktober 2020Publication Date:9 Oktober 2020
Pelimpahan Wewenang & Penugasan

Information

TypePeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
LocationKementerian Badan Usaha Milik Negara
Effective Date16 Oktober 2020
Publication Date09 Oktober 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola dan fungsi pengawasan sesuai kebutuhan saat ini. Ketentuan substansial meliputi persyaratan anggota Dewan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian. Persyaratan mencakup larangan rangkap jabatan, kesehatan, dan pelaporan kekayaan. Tata cara pengangkatan melibatkan penilaian kelayakan dan kepatutan, serta penetapan melalui keputusan Menteri atau RUPS. Pemberhentian dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan yang jelas, dan anggota Dewan dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(-)

(-)