[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c260ff86-5844-4b98-ad8d-aba95d623203","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara","short_title","Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1968","number","18","year","1968","published_date","1968-12-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bank Dagang Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bank - Dagang Negara
1968
Undang-undang (UU) NO. 18, LN. 1968/ No. 71 , TLN NO. 2871 , Hukum Online : 8 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Bank Dagang Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n UU ini mencabut UU Nomor 13 Prp. Tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara dan Penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1960. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 13 Prp. Tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara\n2. Penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1960.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur tentang pendirian, tugas, dan usaha Bank Dagang Negara (BDN). BDN didirikan sebagai badan hukum milik negara yang melanjutkan usaha dari bank sebelumnya. Modal Bank ditetapkan sebesar Rp 250.000.000,- yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dapat ditambah dengan persetujuan DPR. Tugas dan usaha Bank diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan mengutamakan sektor pertambangan. Bank dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri Keuangan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Bank dan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi. Bank juga wajib membentuk dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai. Setiap tahun, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja kepada Dewan Pengawas untuk disetujui. Perhitungan tahunan Bank, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba-rugi, diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri Keuangan. Laba Bank setelah dikurangi pajak dibagi untuk cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan pegawai, jasa produksi, dan selebihnya ditetapkan oleh Pemerintah.","transitional_provisions","1. Segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Dagang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 13 Prp. tahun 1960, beralih menjadi hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank.\n2. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku para anggota Direksi serta pegawai lainnya pada Bank Dagang Negara tetap melanjutkan kedudukannya sampai ada ketentuan lebih lanjut.\n3. Untuk menjamin kontinuitas dalam Pimpinan Bank, maka pada pengangkatan pertama dari anggota Direksi dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan masa jabatan seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.\n4. Untuk pertama kali tahun buku dimulai pada tanggal yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 1969.","sanctions","1. Anggota Direksi dan Pegawai Bank, anggota dan sekretaris Dewan Pengawas yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) memberikan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","UU No. 7 Tahun 1992 tentang PerbankanPasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1992 mencabut UU ini","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992","bf5d9f6e-354b-4c9a-b862-56e7fffbda86","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 1968
CONCERNING
STATE COMMERCIAL BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that it is necessary to adjust the Law concerning State Commercial Banks with the content and spirit of the 1967 Banking Law; \n that the duties and functions of State Commercial Banks, in addition to being commercial banks in the broadest sense, need to be directed towards the mining sector. \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 23 and Article 33 of the 1945 Constitution; \n Article 55 of the Provisional People's Consultative Assembly Decree No. XXIII/MPRS/1966; \n Provisional People's Consultative Assembly Decree No. XLIV/MPRS/1968; \n Law No. 14 of 1967 concerning Basic Principles of Banking; \n Law No. 13 of 1968

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c260ff86-5844-4b98-ad8d-aba95d623203","actionData","errors"]