[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c22a38d3-4bf8-4cb4-bbdc-b8c55b33352b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-09-03","effective_date","2024-09-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Balai Besar - Sertifikasi Elektronik
2024
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 6, BN 2024 (527) : 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, dan tata kerja sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara, serta untuk lebih meningkatkan kinerja, perlu melakukan pengubahan unit pelaksana teknis berupa peningkatan organisasi dari semula Balai Sertifikasi Elektronik menjadi Balai Besar Sertifikasi Elektronik. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Perpres Nomor 28 Tahun 2021; dan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Balai Besar Sertifikasi Elektronik adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Dalam melaksanakan tugas Balai Besar Sertifikasi Elektronik menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran sertifikasi elektronik; b. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik; c. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 9, lampiran hlm 10) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE) sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menata tugas dan fungsi organisasi BSSN serta meningkatkan kinerja dengan mengubah Balai Sertifikasi Elektronik menjadi Balai Besar Sertifikasi Elektronik.

BBSE bertugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Fungsi BBSE meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran sertifikasi elektronik; pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik; pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik; pengelolaan sistem sertifikasi elektronik; pengelolaan kunci asimetrik; pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik; pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik; penjaminan keamanan informasi; pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan; serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Susunan organisasi BBSE terdiri atas Bagian Umum, Bidang Tata Kelola, Bidang Operasional Pelayanan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Keamanan Informasi, dan kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bagian dan bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung tugas utama BBSE. Peraturan ini juga mengatur tata kerja BBSE, termasuk penyusunan peta proses bisnis, pelaporan, analisis jabatan, dan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Sertifikasi Elektronik berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BSSN No. 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174290/peraturan-bssn-no-2-tahun-2019","3f8565af-4f3f-4def-b5a6-c389c6d009f2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE CENTER FOR ELECTRONIC CERTIFICATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out the arrangement of duties and functions, organization, and work procedures as a follow-up to the restructuring of the National Cyber and Crypto Agency organization, as well as to further improve performance, it is necessary to make changes to the technical implementation unit in the form of organizational improvement from the Electronic Certification Center to the Center for Electronic Certification;
that the amendment to the technical implementation unit as referred to in letter a has obtained the approval of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c22a38d3-4bf8-4cb4-bbdc-b8c55b33352b","actionData","errors"]