[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c20e4309-da70-4a38-8228-4325ba3463a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020","number","28","year","2020","published_date","2020-06-08","effective_date","2020-06-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan - Peraturan Pemerintah - Pengelolaan - Barang - Milik - Negara/Daerah
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN.2020/NO.142, TLN NO.6523, JDIH.SETKAB.GO.ID : 41 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. \n PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. Pada Penggunaan BMN/D berupa penambahan pengaturan mengenai \"Pengelola Barang\" sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara BMN/D. Pada Pemanfaatan BMN/D, dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, peran BMN dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan BMN yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Pada Pemindahtanganan BMN/D, untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat penambahan \"desa\" sebagai pihak yang dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk BMN/D, serta adanya perubahan di pemindahtanganan BMN dalam bentuk penyertaan modal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin kompleks. Beberapa penyesuaian penting meliputi:\n\n* **Penggunaan:** Menambahkan pengaturan mengenai 'Pengelola Barang' sebagai subjek yang dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara/Daerah.\n* **Pemanfaatan:** Menambah bentuk baru 'Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur' untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Juga mengatur jenis sewa yang penyetorannya dapat dilakukan secara bertahap untuk barang dengan karakteristik khusus, perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai, penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan kepada anak perusahaan BUMN, serta Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah persetujuan Pengelola Barang.\n* **Pemindahtanganan:** Menambahkan 'desa' sebagai pihak yang dapat melakukan Tukar Menukar dan Hibah. Menyederhanakan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang direncanakan sejak awal pengadaan, termasuk penetapan nilai berdasarkan nilai realisasi anggaran yang telah direviu.\n* **Ketentuan Lain:** Mengatur kembali ketentuan mengenai Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal, Pemusnahan, Penghapusan, dan pengelolaan oleh Badan Layanan Umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014","a236d95f-a3d9-4e38-bd12-f280c7dc91a6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 28 OF 2020

CONCERNING

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 OF 2014

CONCERNING MANAGEMENT OF STATE/REGIONAL PROPERTY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c20e4309-da70-4a38-8228-4325ba3463a9","actionData","errors"]