For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Also known as: Permenperin 10/2022 · Permenperin No. 10 Tahun 2022 · Permenperin Nomor 10 Tahun 2022

Status:
Active
Effective Date:5 April 2022Publication Date:4 April 2022
Koperasi & Usaha Mikro KecilKependudukan & Catatan Sipil

Information

TypePeraturan Menteri Perindustrian
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
LocationKementerian Perindustrian
Effective Date05 April 2022
Publication Date04 April 2022
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286)

Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 terkait penyediaan minyak goreng curah untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Perubahan tersebut menambahkan Pasal 10A dan 10B. Pasal 10A mengatur bahwa pelaku usaha yang telah memiliki nomor registrasi dan telah menyediakan minyak goreng curah sebelum 18 Maret 2022 dapat diberikan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah terhitung mulai 16 Maret 2022. Dana ini diberikan dengan syarat pelaku usaha menyampaikan laporan melalui sistem elektronik, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Direktur Utama BPDPKS, dan menyampaikan permohonan pembayaran secara online melalui SIINas dengan mengunggah laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan serta faktur pajak. Pasal 10B menyatakan bahwa mekanisme pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A.

(-)

(-)