[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c108094e-1dd9-4a39-9b6b-415e37be4714","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Ketertiban - Umum - Dan - Ketentraman - Masyarakat
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan tertib,nyaman, dan tentram pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, guna menumbuh kembangkan kepatuhan atau disiplin masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan daerah; perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; \n Pasal 18 Ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah dengan\r\nUU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1982; PP No. 19 Tahun 2003; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2013; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Perda No. 19 Tahun 2003; Perda No. 6 Tahun 2010; Peraturan No. 22 Tahun 2012; Perdan No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2014; Perda No. 28 Tahun 2012; Perda No. 7 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Meliputi Ketentuan Umum, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Kewajiban Tertib, Larangan, Tindakan Penertiban, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2015. \n Diubah Dengan Perda Kab. Sukabumi No. 3 Tahun 2018; \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1987 Nomor 1 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman untuk menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Ruang Lingkup: Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada sarana sosial, sarana umum, dan permukiman.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan penertiban di berbagai bidang (tata ruang, jalan, angkutan jalan, jalur hijau, sungai, lingkungan, tempat usaha, bangunan, sosial, kesehatan, tempat hiburan, pajak daerah dan retribusi daerah), serta memberikan pembinaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Kewajiban Masyarakat: Berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaporkan pelanggaran, dan mencegah penggunaan properti untuk tindakan yang melanggar ketertiban.
Larangan: Berbagai larangan terkait tata ruang, penggunaan jalan, aktivitas di jalur hijau, sungai, lingkungan, bangunan, kesehatan, usaha, dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Peraturan ini juga mengatur tindakan penertiban yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pembinaan dan pengawasan, serta penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenakan biaya paksaan penegakan hukum.\n3. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu diancam pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","Perda Kab. Sukabumi No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/134678/perda-kab-sukabumi-no-3-tahun-2018","4b296f98-2912-414a-8e8a-3f4b9a3918f3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION OF
PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to create order, comfort, and peace in the community in Sukabumi Regency, it is necessary to make efforts to improve the organization of public order and peace, in order to foster community compliance or discipline with regional statutory regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Public Order and Community Peace;

In View of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950, concerning the Establishment of Regency Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c108094e-1dd9-4a39-9b6b-415e37be4714","actionData","errors"]