[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c0e419f6-25a1-4046-a06d-0fe379695a1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-07-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penataan\r\nkelembagaan perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah\r\nNomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga\r\nTeknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja: bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di\r\natas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan\r\nperubahan Peraturan perundangan sehubungan dengan telah\r\nditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah; Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan\r\nSatuan Polisi Pamong Praja perlu ditata dengan berpedoman pada\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman\r\nSatuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun\r\n2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007\r\ntentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota\r\nBanjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja\r\nLembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota\r\nBanjarbaru; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah Kota\r\nBanjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja\r\nLembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota\r\nBanjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; ketentuan Peralihan; Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarbaru. Pembentukan ini didasari oleh perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, dan RSUD. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dibentuk sebagai bagian dari perangkat daerah. Setiap lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang diuraikan dalam peraturan ini, termasuk susunan organisasi yang terdiri dari sekretariat, bidang-bidang, seksi-seksi, dan kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok meliputi membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai bidang masing-masing. Fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan, dan pengelolaan urusan kesekretariatan. Bagan struktur organisasi masing-masing lembaga dilampirkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","1. Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.\n2. Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22912/perda-kota-banjarbaru-no-6-tahun-2013","bc83fab9-bd36-4679-940b-c50d3a5d65e0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERDA Kota Banjarbaru No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota BanjarbaruPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23491/perda-kota-banjarbaru-no-21-tahun-2011","5edf3999-a544-4121-9e7f-55272ad165dc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 12 OF 2008
CONCERNING
FORMATION, ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE
OF REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS AND CIVIL SERVICE POLICE UNIT
BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Regional Autonomy and structuring of Regional apparatus institutions, Regional Regulation Number 19 of 2003 concerning Organization and Working Procedure of Regional Technical Institutions and Civil Service Police Unit has been established:
b that the Regional Regulation as intended in letter a above is deemed no longer in accordance with the development and changes in laws and regulations in connection with the enactment of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Organization of Regional Apparatus;
That the Organization and Working Procedure of Regional Technical Institutions and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c0e419f6-25a1-4046-a06d-0fe379695a1d","actionData","errors"]