[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c003bf6b-2eac-4787-a480-802597610d95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023","number","25","year","2023","published_date","2023-12-18","effective_date","2023-12-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemungutan - Penghitungan Suara - Pemilihan Umum
2023
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 25, BN 2023 (1013) : 62 hlm.; jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang meliputi tahap persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023. \n Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83); dan b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: batang tubuh hlm 1 sd 62 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini mengatur tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, namun pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum hari pemungutan suara di dalam negeri. KPPS memiliki tugas utama dalam penyiapan TPS, pengumuman DPT, dan penyerahan salinan DPT kepada saksi dan pengawas TPS. Ketua KPPS bertanggung jawab menyiapkan TPS yang memenuhi standar ukuran dan keamanan, serta memastikan perlengkapan pemungutan suara telah diterima. Penjelasan tata cara pemungutan suara diberikan kepada anggota KPPS dan pemilih, termasuk penggunaan surat suara dan larangan penggunaan telepon genggam di bilik suara.

Pelaksanaan pemungutan suara mencakup pemungutan suara di dalam dan luar negeri. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, serta penduduk yang telah memiliki hak pilih. Ketua KPPS menandatangani surat suara dan memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran. Pemilih memeriksa surat suara dan dapat meminta penggantian jika rusak atau keliru dicoblos. Setelah pemberian suara, pemilih diberi tanda khusus pada jari. Di luar negeri, pemungutan suara dapat dilakukan di TPSLN, melalui KSK, atau melalui pos. Penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara selesai dan dapat diperpanjang paling lama 12 jam. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, dan anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan. Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka, dan hasilnya dicatat dalam formulir yang telah ditentukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 66 ayat (5): Dalam hal KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap Model C.HASIL SALINAN-PPWP; Model C.HASIL SALINAN-DPR; Model C.HASIL SALINAN-DPD; Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173345/peraturan-kpu-no-9-tahun-2019","ae3df940-6a4f-4867-a4e2-09ac02d03cce",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173336/peraturan-kpu-no-3-tahun-2019","a6501719-58f5-41bf-a5f8-551763873827","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

referred to as the Provincial KPU shall be the Election Organizer in the a province. The General Election Commission of Regency/City, hereinafter referred to as the Regency/City KPU, shall be the Election Organizer in the regency/city.
The Sub-district Election Committee, hereinafter abbreviated as PPK, is a committee formed by the Regency/City KPU to carry out Elections at the sub-district level or what is called by another name.
The Overseas Election Committee, hereinafter abbreviated as PPLN, is a committee formed by the KPU to carry out Elections abroad.
The Voting Committee, hereinafter abbreviated as PPS, is a committee formed by the Regency/City KPU to organize Elections at the urban village/village level or what is called by another name.
The Voting Organizing Group, hereinafter abbreviated as KPPS, is a group formed by the PPS to carry out voting at the polling station.
The Overseas

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c003bf6b-2eac-4787-a480-802597610d95","actionData","errors"]