[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfece8c8-16f0-4f5e-bbb8-4bdcb8e4f096","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024","number","24","year","2024","published_date","2025-10-08","effective_date","2025-10-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi-tata kerja-kantor-agama
2024
Peraturan Menteri Agama NO. 24, BN 2024 (671) : 8 hlm; Lamp 169 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
ABSTRAK:	\n \n untuk meningkatkan peran, kontribusi, layanan, dan kinerja kantor urusan agama, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja kantor urusan agama;\r\npenataan organisasi dan tata kerja kantor urusan agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;\r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan\r\nAgama Kecamatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;\r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 tahun 2008; perpres No. 12 tahun 2023; PMA No. 72 Tahun 2022. \n KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA. KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Susunan organisasi KUA terdri atas Kepala KUA, petugas tata usaha dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kepala KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dalam Pasal 5, Menteri menyusun mekanisme kerja dan peta proses bisnis yang melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian. Kepala KUA menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kepala KUA merupakan jabatan non eselon. Nama KUA dituliskan dengan frasa Kantor Urusan Agama diikuti dengan nama kecamatan atau sebutan lain tanpa\r\nmenuliskan kata kecamatan atau sebutan lain. \r\nPerubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini diatur oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2025. \n Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan; Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan \n 177 hlm dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);\n2. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171);\n3. Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 944).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Latar belakang dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran, kontribusi, layanan, dan kinerja KUA, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA.
KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam, yang meliputi pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk; pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; pelayanan bimbingan kemasjidan; pelayanan konsultasi syariah; pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.
Susunan organisasi KUA terdiri atas Kepala KUA, petugas tata usaha, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Kepala KUA dijabat oleh pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu atau Penyuluh Agama Islam.
Kepala KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Nama KUA dituliskan dengan frasa Kantor Urusan Agama diikuti dengan nama kecamatan atau sebutan lain tanpa menuliskan kata kecamatan atau sebutan lain.

Peraturan ini juga mengatur tentang penataan organisasi KUA yang perubahannya diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

","transitional_provisions","1. Seluruh dokumen pelayanan yang telah diterbitkan oleh KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Seluruh dokumen pelayanan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022.\n3. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan KUA tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n4. Seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menag No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/219448/peraturan-menag-no-22-tahun-2021","764f8145-7032-466f-8ae0-af8efdbfa3fa",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menag No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urursan Agama Kecamatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016","48f70641-df6b-42e4-a821-40eb573b3d99","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the role, contribution,
service, and performance of the Religious Affairs Office, it is necessary
to reorganize the organization and work procedures of the office
of religious affairs;
that the reorganization of the organization and work procedures of the office
of religious affairs as intended in letter a,
has been approved by the Minister of State Apparatus Empowerment
and Bureaucratic Reform;
that the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 34 of 2016
concerning the Organization and Work Procedures of the Office of Religious Affairs
of the Sub-district as amended several

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfece8c8-16f0-4f5e-bbb8-4bdcb8e4f096","actionData","errors"]