[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfe226f9-f1de-4f43-bd5f-1b314c8a940a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2025/No.4, https://jdih.magelangkab.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan unsur \r\npenting dan strategis dalam menjamin terselenggaranya\r\npemerintahan dan pembangunan di Daerah serta peningkatan\r\npelayanan kepada Masyarakat guna terwujudnya tujuan\r\nnasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka menjamin kemanfaatan barang milik\r\ndaerah bagi kepentingan pemerintahan, pembangunan, dan\r\npelayanan kepada masyarakat di Daerah, Barang Milik Daerah\r\nharus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud\r\nPengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien,\r\nakuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai; bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan\r\nperaturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di\r\nDaerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah\r\nNomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan angka 5 Pasal 1, perubahan angka 20, angka 21, angka 24, angka 43 Pasal 1, penambahan angka 56 Pasal 1, penambahan huruf f pada ayat (2) Pasal 3, perubahan Pasal 5, penyisipan ayat (2a), ayat (3a), pada Pasal 19, penambahan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 19, penghapusan ayat (2) Pasal 37, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 44, penghapusan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 49, perubahan Pasal 50, perubahan Pasal 51, perubahan ayat (1) Pasal 63, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 69, perubahan Pasal 71, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 76, perubahan Pasal 82, perubahan Pasal 87, perubahan Pasal 89, perubahan Pasal 92, perubahan Pasal 100, perubahan Pasal 136, perubahan Pasal 137, perubahan Pasal 138, perubahan ayat (3) Pasal 141, perubahan ayat (2) Pasal 146, perubahan ayat (3) Pasal 148, perubahan Pasal 150, perubahan Pasal 151, perubahan Pasal 153, perubahan Pasal 154, perubahan Pasal 161, perubahan Pasal 164, perubahan Pasal 168, perubahan Pasal 177, perubahan Pasal 198, perubahan Pasal 199. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2025. \n Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 diubah.\r\n \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan keadaan di Daerah, sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat lebih transparan, efisien, akuntabel, dan ekonomis.

\n\n

Beberapa ketentuan substansial yang diubah meliputi:

\n\n

Definisi Barang Milik Daerah diperluas untuk mencakup barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah diperjelas.
Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah diatur lebih rinci, termasuk perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.
Ketentuan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah diubah, termasuk ketentuan mengenai sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG).
Proses penilaian Barang Milik Daerah diatur lebih rinci, termasuk penggunaan penilai pemerintah dan penilai publik.
Ketentuan mengenai pemindahtanganan Barang Milik Daerah diubah, termasuk ketentuan mengenai penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah diperkuat.

\n\n

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah, serta untuk memastikan bahwa Barang Milik Daerah digunakan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah.\n2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Magelang No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102271/perda-kab-magelang-no-5-tahun-2018","83d5f084-de73-49f5-822c-8a11b0a181f1","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG REGENT
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

MAGELANG REGENCY REGULATION
NUMBER 4 OF 2025
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2018 ON REGIONAL ASSET MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAGELANG REGENT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the management of regional assets is an important and strategic element in ensuring the implementation of government and development in the Region and improving services to the Community in order to realize national goals in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that in order to guarantee the benefits of regional assets for the interests of government, development and services to the community in the Region, Regional Assets must be managed properly and correctly so as to realize transparent, efficient, accountable, economical Regional Asset Management and ensure the certainty of value;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfe226f9-f1de-4f43-bd5f-1b314c8a940a","actionData","errors"]