[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bfcd44e0-6160-4e1d-b152-aa5698bd979d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-01-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 6, BN.2018/No.138, jdih.kpu.go.id : 55 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta pemilu, termasuk status badan hukum, kepengurusan di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, keterwakilan perempuan, jumlah anggota, serta kepemilikan kantor tetap. Proses pendaftaran melibatkan pengisian data ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), penyerahan dokumen persyaratan, dan verifikasi oleh KPU. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan, termasuk keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat. Partai politik diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat. KPU menetapkan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan melakukan pengundian nomor urut. Sengketa terkait proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu, dan jika masih terdapat keberatan, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.","transitional_provisions","1. Partai Politik yang telah atau sedang dilakukan Verifikasi terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik atau sedang dalam proses perbaikan dokumen kepengurusan atau keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/ XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, pelaksanaan Verifikasi tahap selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.\n2. Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.\n3. Verifikasi keanggotaan Partai Politik yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.\n4. Dalam hal setelah dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil Verifikasi keanggotaan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, Verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan Verifikasi tetapi belum dilakukan Verifikasi hasil perbaikan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi ini, dan contoh Verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan Verifikasi tetapi belum dilakukan Verifikasi hasil perbaikan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173290/peraturan-kpu-no-11-tahun-2017","db315ae1-a184-4412-b758-3b4b17651aab","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/226276/peraturan-kpu-no-4-tahun-2022","197aff3f-4a3f-4d86-be47-403b13896b65","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2018
ON
REGISTRATION, VERIFICATION, AND ESTABLISHMENT OF POLITICAL PARTIES AS PARTICIPANTS
OF THE GENERAL ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AND THE REGIONAL
HOUSE OF REPRESENTATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 174 paragraph (3) and Article 178 paragraph (3) and paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 on General Elections;
that based on the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XV/2017 which states that the phrase “has been determined\" in Article 173 paragraph (1), and Article 173 paragraph (3) of Law Number 7 of 2017 on General Elections is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bfcd44e0-6160-4e1d-b152-aa5698bd979d","actionData","errors"]