[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf62002d-b731-4054-bb03-10a542e630a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004","number","37","year","2004","published_date","2004-10-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 37, LN. 2004 No. 128, TLN No.4440, LL SETNEG : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menegaskan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari partai politik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk memastikan PNS tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mempengaruhi pelayanan publik yang netral dan tidak diskriminatif.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini melarang PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jika PNS ingin terlibat dalam politik, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya. PNS yang melanggar ketentuan ini akan diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, tergantung pada situasi. Proses pengunduran diri harus diajukan secara tertulis dan melalui prosedur yang ditetapkan, termasuk pertimbangan dari atasan langsung dan keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

","transitional_provisions","1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum berlakunya peraturan ini dan telah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai akhir bulan April Tahun 2000.\n2. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum berlakunya peraturan ini dan tidak mengajukan permohonan berhenti, diberhentikan tidak dengan hormat.\n3. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan telah mengajukan permohonan berhenti tetapi belum diberhentikan, diberhentikan dengan hormat.\n4. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan tidak mengajukan permohonan berhenti, diberhentikan tidak dengan hormat.\n5. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan berdasarkan ketentuan ini harus mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterima.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54133/pp-no-5-tahun-1999","87769861-e0b6-47d2-9b10-b0ada101b9a5",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54225/pp-no-12-tahun-1999","ea0c6a45-f34e-4bd4-b94f-2c925d3cf216","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2004
CONCERNING
PROHIBITION OF CIVIL SERVANTS FROM BEING MEMBERS OF POLITICAL PARTIES

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 3 of Law Number 8 of 1974 concerning the Basic Principles of Employment as amended by Law Number 43 of 1999, State Civil Apparatus as elements of the state must be neutral from all groups and political parties, non-discriminatory in providing services to the community, and prohibited from becoming members and/or administrators of political parties;
that in the General Explanation of the Law, it is stated, among other things, that Civil Servants who become members and/or administrators of political parties must be dismissed as Civil Servants, either with respect or without respect;
that in connection with the matters referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf62002d-b731-4054-bb03-10a542e630a2","actionData","errors"]