[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf5e7005-356a-497c-8079-a5578c87ebb8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011","number","56","year","2011","published_date","2011-12-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN. 2011 No. 137, TLN No. 5265, LL SETNEG : 10 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dapat meningkatkan pembangunan nasional dan kemandirian bangsa. Kebijakan ini mengatur kewenangan penerbitan SBSN oleh Menteri Keuangan, serta prosedur pengusulan dan penilaian kelayakan proyek yang akan dibiayai. Proyek yang dapat dibiayai melalui SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapatkan alokasi dalam APBN. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur mekanisme penganggaran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan proyek, serta pengelolaan obyek pembiayaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246824/pp-no-16-tahun-2023","a24fe1ff-4e37-4dc8-b8f5-0fa6a3d82401","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, memerlukan dasar hukum untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan obyek hasil pembiayaan yang penganggarannya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 19

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf5e7005-356a-497c-8079-a5578c87ebb8","actionData","errors"]