[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf5ded25-593b-47eb-87dd-4be1aa8aa8df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016","number","13/PRT/M/2016","year","2016","published_date","2016-04-25","effective_date","2016-04-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 13/PRT/M/2016, BN. 2016/NO.664, Jdih.pu.go.id: 16 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BSPS. Tujuannya adalah agar penyaluran BSPS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.\n\nBentuk BSPS dapat berupa uang atau barang. BSPS dalam bentuk uang diberikan kepada perseorangan penerima BSPS untuk membeli bahan bangunan atau upah kerja (maksimal 15% dari besaran BSPS) jika penerima memenuhi kriteria lanjut usia atau penyandang disabilitas. BSPS dalam bentuk barang dapat berupa bahan bangunan untuk rumah, rumah, atau bahan bangunan untuk PSU.\n\nJenis kegiatan BSPS meliputi Pembangunan Baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK), dan/atau pembangunan PSU. PB meliputi pembangunan baru pengganti RTLH atau pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang. PK meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan/atau kesehatan penghuni. Pembangunan PSU meliputi pembangunan jalan dan/atau drainase lingkungan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal perseorangan penerima BSPS berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:\na. pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan;\nb. penarikan kembali BSPS, jika penerima tidak memanfaatkan BSPS untuk pelaksanaan PB atau PK; dan\nc. pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.\n\nDalam hal perseorangan penerima BSPS berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:\na. pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan; dan\nb. pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.\n\nDalam hal kelompok penerima BSPStidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:\na. pembatalan BSPS jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan; dan\nb. pengembalian BSPS jika kelompok penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.","revokes",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permen PUPR No. 39/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144662/permen-pupr-no-39prtm2015-tahun-2015","86799e5e-9eb5-412b-94a4-358e1ced32d8",{"_101":107,"_103":108},"Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13/PRT/M/2016
CONCERNING
SELF-HELP HOUSING STIMULUS ASSISTANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize decent housing supported by environmental infrastructure, community facilities, and public utilities, thereby creating healthy, safe, harmonious, orderly, and sustainable housing, it is necessary to support it with self-help housing stimulus assistance;
that in order to optimize the regulation of housing development assistance for low-income communities in the form of self-help housing stimulus and to implement the provisions of Article 54 paragraph (5) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement;\n
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf5ded25-593b-47eb-87dd-4be1aa8aa8df","actionData","errors"]