[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf5146a0-5b7f-457e-bc74-8de371388ffc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-08-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang\r\nRetribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan\r\nParaturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009\r\ntentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum\r\nDaerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan perlu\r\ndisesuaikan kembali;\r\n\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPelayanan Kesehatan; \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-\r\nUndang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 tahun\r\n1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat\r\nI Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1821) ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\r\nNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4355);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3848)\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009\r\nNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5049);\r\n10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);\r\n11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5145);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan\r\nKesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan\r\nPerintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3456);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4503);\r\n\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,\r\ndan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5161);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,\r\ndan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5161);\r\n\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor\r\n21 Tahun 2011;\r\n18.Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 582/ Menkes/SK/VI/1997, tentang\r\nPola Tarif Rumah Sakit Dinas;\r\n19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 616 A/ Menkes I SKB / VI / 2004, Nomor 155 A Tahun 2004\r\ntentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi peserta PT. ASKES (Persero)\r\ndan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit;\r\n20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang\r\nSistem Kesehatan Nasional;\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun\r\n2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun\r\n2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan\r\nNomor 04).\r\n\r\n\r\n \n Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi\r\n3. Golongan dan Jenis Retribusi\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa\r\n5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif\r\n6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi\r\n7. Wilayah Pemungutan\r\n8. Saat Retribusi Terutang\r\n9. Tata Cara Pemungutan\r\n10. Tata Cara Pemungutan dan Penagihan\r\n11. Keberatan\r\n12. Pengembalian KelebihanPembayaran\r\n13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi\r\n14. Sanksi Administrasi\r\n15. Kadaluwarsa Penagihan\r\n16. Insentif Pemungutan\r\n17. Penyidikan\r\n18. Ketentuan Pidana\r\n19. Ketentuan Peralihan\r\n20. Ketentuan Penutup \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap peraturan daerah sebelumnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas tersebut, dengan pengecualian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini mengklasifikasikan retribusi pelayanan kesehatan sebagai retribusi jasa umum dan menetapkan berbagai jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang medik, tindakan medis, persalinan, mediko legal, perawatan jenazah, dan pelayanan Puskesmas keliling. Selain itu, diatur pula mengenai prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi, yang didasarkan pada biaya pemeliharaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi badan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304250/perda-kab-lampung-selatan-no-1-tahun-2024","7b40902b-711f-4e11-a7f4-12d1e15be679","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 15 OF 2011
ABOUT
HEALTH SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 11 of 2000 concerning Health Service Charges at Community Health Centers and Regional Regulation of South Lampung Regency Number 04 of 2009 concerning Health Service Charges at Kalianda Regional General Hospital (RSUD) of South Lampung Regency need to be readjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Health Service Charges;

Remembering:

Law Number 28 of 1959, concerning the Stipulation of Emergency Law Number 4 of 1956, Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf5146a0-5b7f-457e-bc74-8de371388ffc","actionData","errors"]