[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bf26877a-a676-4a2d-9a6c-5c18d3438c1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021","number","34","year","2021","published_date","2021-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 34, BN.2021/No.809, peraturan.go.id: 55 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan. Jabatan ini termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan, kategori keahlian, dengan jenjang mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan.
Peningkatan kinerja organisasi.

Ketentuan Substansial:

Tugas Jabatan: Melaksanakan pembinaan di bidang Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan, meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan.
Unsur Kegiatan: Pencegahan (penggeledahan, intelijen, pengendalian peralatan pengamanan, pengawasan komunikasi, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang), penindakan (bantuan pengamanan, penegakan kode etik, pelayanan pengaduan), dan pemulihan (rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi).
Jenjang Jabatan dan Tugas: Rincian tugas untuk setiap jenjang jabatan (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama) mencakup berbagai kegiatan spesifik di bidang pencegahan, penindakan, dan pemulihan.
Pengangkatan: Pengangkatan ke dalam jabatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing), dan promosi, dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap jalur.
Penilaian Kinerja: Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan SKP dan perilaku kerja, dengan target angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Kenaikan pangkat dan jabatan dipertimbangkan berdasarkan capaian angka kredit kumulatif dan persyaratan lainnya.
Kompetensi: PNS yang menduduki jabatan ini harus memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Instansi Pembina: Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional ini.
Organisasi Profesi: Jabatan Fungsional ini wajib memiliki organisasi profesi.

","transitional_provisions","Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan melalui penyesuaian/ inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[108],{"_99":109,"_101":102,"_36":103},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 809, 2021

KEMENPAN-RB. Supervisor. Security. Correctional. Functional Position.

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2021
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF CORRECTIONAL SECURITY SUPERVISOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of civil servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of security and order of correctional, and to improve organizational performance, it is necessary to establish the Functional Position of Correctional Security Supervisor;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bf26877a-a676-4a2d-9a6c-5c18d3438c1b","actionData","errors"]