[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bedff2f4-7d0a-4a4f-b5f9-52004c0cb137","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-08-10","effective_date","2006-08-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Ketentuan Khusus Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2006/65 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentuan Khusus Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 mengatur ketentuan khusus dan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD. Tujuannya adalah untuk menunjang sistem pembiayaan yang memadai.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- Tata tertib perawatan bagi pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, dan meninggal dunia, yang diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.\n- Kerjasama RSUD dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang dituangkan dalam perjanjian dengan persetujuan Walikota.\n- Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n- Retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi kelompok pelayanan (rawat jalan, rawat darurat, rawat inap) dan jenis pelayanan (medik, penunjang medik, kebidanan, rehabilitasi medik, konsultasi, gigi dan mulut, transfusi darah, perawatan jenazah, medico legal).\n- Komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa pelayanan (perawatan, visite, anestesi, operator, penolong persalinan) dan jasa sarana.\n- Prinsip penetapan tarif adalah untuk menutup biaya investasi, peralatan, pemeriksaan, pengobatan, penginapan, operasional, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.\n- Keringanan, pengurangan, dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada pasien tidak mampu, perintis kemerdekaan, korban bencana, dan pasien lainnya yang dianggap layak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar.\n2. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Kota Tasikmalaya No. 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Ketentuan khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297907/perda-kota-tasikmalaya-no-18-tahun-2008","5f3b3b77-24e4-4ff3-88c1-e1d24d463e98","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 4 OF 2006
ON
SPECIAL PROVISIONS AND REGIONAL SERVICE CHARGES FOR HEALTH SERVICES
AT THE CLASS B REGIONAL GENERAL HOSPITAL NON-EDUCATION
TASIKMALAYA CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n \n

Considering / Whereas :

that with the issuance of Law Number 10 of 2001
on the Establishment of Tasikmalaya City, it is necessary to make
adjustments to all provisions governing the provisions
special and regional service charges at the Regional General Hospital
Class B Non Education Tasikmalaya City;
that in order to improve the quality of health services at
Regional General Hospital Class B Non Education City
Tasikmalaya, it needs to be supported by a financing system
adequate;
that based on the considerations as in letters a and b
above, the arrangement and determination need to be stated
in Regional Regulation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bedff2f4-7d0a-4a4f-b5f9-52004c0cb137","actionData","errors"]