[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bead6301-2863-4e48-be34-08b6d6e6a96c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014","number","35","year","2014","published_date","2014-10-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 35, BN.2014/No.1798, jdih.menpan.go.id: 42 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya. Latar belakang penetapan jabatan ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengawasan di bidang metrologi legal.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan dan Tugas Pokok: Pengawas Kemetrologian berkedudukan sebagai pelaksana teknis pengawasan metrologi legal pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Tugas pokoknya meliputi pengawasan UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam penggunaan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan metrologi legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
Instansi Pembina: Kementerian Perdagangan adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dengan tugas pembinaan meliputi penyusunan ketentuan pelaksanaan dan teknis, penetapan pedoman formasi dan standar kompetensi, penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan, sosialisasi jabatan fungsional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem informasi, fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional dan pembentukan organisasi profesi, serta monitoring dan evaluasi.
Jenjang Jabatan: Jabatan Pengawas Kemetrologian terdiri dari Pengawas Kemetrologian Pertama, Muda, dan Madya, dengan pangkat dan golongan ruang yang sesuai.
Unsur Kegiatan: Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit meliputi unsur utama (pendidikan, pengawasan metrologi legal, dan pengembangan profesi) dan unsur penunjang.
Penilaian Angka Kredit: Setiap Pengawas Kemetrologian wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap tahun, dan jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat telah diatur.

","transitional_provisions","1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan kemetrologian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, dengan ketentuan harus memenuhi syarat:\na. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);\nb. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;\nc. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.\n2. Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.\n3. Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V hanya berlaku selama masa penyesuaian (inpassing).\n4. Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan penyesuaian (inpassing) perlu mempertimbangkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[105],{"_96":106,"_98":99,"_36":100},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 35 OF 2014

ABOUT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bead6301-2863-4e48-be34-08b6d6e6a96c","actionData","errors"]