[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be404bc6-cc87-43da-b4f2-67fd1bc7b53e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010","number","19","year","2010","published_date","2010-02-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 19, bulelengkab.go.id : 41 Hm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah\n2. Pasal 2 butir b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 103 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur jenis dan spesifikasi formulir serta buku yang digunakan dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai jenis formulir dan buku yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan biodata penduduk, perubahan data, penerbitan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), serta pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang spesifikasi teknis dari formulir dan buku yang digunakan, termasuk bahan baku, ukuran, dan jumlah rangkap yang diperlukan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data kependudukan di Indonesia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,97],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah","link","",{"_93":98,"_95":96},"Pasal 2 butir b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa","revoked_by",[101],{"_93":102,"_95":103,"_36":104},"PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138575/permendagri-no-109-tahun-2019","02dc2042-0fda-4d06-8e17-216b68cd10b5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 19 OF 2010
ON
FORMS AND BOOKS USED IN
POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 19 OF 2010
ON
FORMS AND BOOKS USED IN
POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be404bc6-cc87-43da-b4f2-67fd1bc7b53e","actionData","errors"]