[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","be2a4019-1ca8-4712-b0d2-39a593b78340","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana\r\nBersama Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-03","effective_date","2024-01-05","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5ad4969d-c1c6-47f1-9685-a3f920fc55ca","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana","short_name","Peraturan BNPB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Bencana","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana\r\nBersama Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penelaahan - Verifikasi - Evaluasi - Penyaluran - Dana Bersama - Penanggulangan Bencana
2024
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 1, BN 2024 (4); 10 hlm
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana TENTANG Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana\r\nBersama Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana\r\nBersama Penanggulangan Bencana \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 24 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2021; Perpres Nomor 75 Tahun 2021; Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang prioritas penyaluran dana bersama; tata cara permohonan; tim penelahaanm verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana bersama penanggulangan bencana; sistem informasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mengatur tentang penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan berbasis pengurangan risiko bencana, yang memerlukan mekanisme penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana bersama.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Prioritas Penyaluran: Dana Bersama diprioritaskan untuk kegiatan prabencana, darurat bencana, pascabencana (terutama pemulihan), dan pendanaan transfer risiko. Penyelenggaraan penanggulangan bencana mengutamakan investasi pada pengurangan risiko bencana.
Penerima Manfaat: Dana Bersama dapat disalurkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat (seperti forum pengurangan risiko bencana), dan penyedia barang/jasa.
Tata Cara Permohonan: Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BNPB oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah. BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi terhadap permohonan.
Penelaahan: BNPB melakukan penelaahan berdasarkan kriteria penyaluran untuk tahap prabencana dan pascabencana, yang mencakup kesesuaian dengan rencana penanggulangan bencana dan standar pengelolaan lingkungan dan sosial.
Verifikasi: Permohonan yang telah ditelaah akan diverifikasi kelengkapan dokumen administrasi, seperti kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, dan dokumen standar sistem pengelolaan lingkungan dan sosial.
Pertimbangan: Permohonan harus memperoleh pertimbangan dari kementerian keuangan, kementerian perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian dalam negeri.
Evaluasi: Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bersama wajib dievaluasi untuk memvalidasi kesesuaian dengan rekomendasi permohonan, kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi: BNPB membentuk tim untuk melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran Dana Bersama.
Sistem Informasi: Dibentuk sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran Dana Bersama.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Terhadap Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349153/peraturan-bnpb-no-1-tahun-2026","05fd3ca3-db54-4497-9b2f-a86d16b58983","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.4, 2024

BNPB. Joint Fund Distribution.

REGULATION OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
REVIEW, VERIFICATION, AND EVALUATION OF
DISTRIBUTION OF JOINT DISASTER MANAGEMENT FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the implementation of disaster management that is professional and based on disaster risk reduction, it needs to be supported by a mechanism for reviewing, verifying, and evaluating the distribution of joint disaster management funds;
that the review, verification, and evaluation of the distribution of joint disaster management funds requires guidelines for reviewing, verifying, and evaluating the distribution of joint disaster management funds;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=be2a4019-1ca8-4712-b0d2-39a593b78340","actionData","errors"]