[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd99c004-ebbb-4fb0-86f3-00e5d14ffbe3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024","number","22","year","2024","published_date","2024-10-03","effective_date","2025-01-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencatatan Pernikahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pencatatan-pernikahan
2024
Peraturan Menteri Agama NO. 22, BN 2024 (639) : 22 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Pencatatan Pernikahan
ABSTRAK:	\n \n hwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernkahan;\r\nPeraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti\r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan\r\n \n Pasal 17 ayat 3 UUD 1945; UU No. 22 Tahun 1946; UU No. 23 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974; PP No. 9 Tahun 1975; prepres No. 12 Tahun 2023; PMA No. 72 Tahun 2022. \n Pencatatn pernikahan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri dan dilaksanakan melalui pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah; dan pencatatan nikah. Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada\r\nKUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui Simkah. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah. Sedangkan untuk pencatatan pernikahan di luar negeri dilaksanakan berdasarkan hukum negara setempat. Akad nikah di luar negeri dilaksanakan di depan PPN LN. \r\nSuami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN atau PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah, kepala desa, atau Perwakilan Republik Indonesia.\r\nPencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama. Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Buku Nikah dan Kartu Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah dilaksanakan.\r\n) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan dan dilakukan di hadapan notaris. Perjanjiian tersebut dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.\r\nPernikahan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda\r\nkewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicatat atat pada KUA Kecamatan atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Direktur Jenderal menetapkan formulir nikah. Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk dilakukan melalui Simkah. Buku Nikah yang rusak atau hilang diterbitkan Buku Nikah Penggant. Legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan berdasarkan permohonan pada KUA Kecamatan yang telah menggunakan Simkah.Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang telah bercerai. ) Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk. Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan peristiwa nikah, formulir nikah, penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk, dan bimbingan pernikahan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2025. \n Mencabut n Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan\r\nPernikahan \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang pencatatan pernikahan bagi umat Islam di dalam dan luar negeri. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan, serta menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Pendaftaran Kehendak Nikah:** Pendaftaran dapat dilakukan di KUA Kecamatan atau secara online melalui Simkah, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah. Persyaratan dokumen meliputi surat pengantar, akta kelahiran, KTP, KK, dan dokumen lain sesuai status Catin (izin orang tua, dispensasi pengadilan, izin atasan, penetapan poligami, akta cerai/kematian).\n2. **Bimbingan Perkawinan:** Catin wajib mengikuti bimbingan perkawinan untuk mendapatkan pembekalan mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan dinamika perkawinan.\n3. **Pemeriksaan Nikah:** PPN melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, serta memastikan tidak ada halangan untuk menikah.\n4. **Pelaksanaan Akad Nikah:** Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah (calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul). Wali nikah dapat berupa wali nasab atau wali hakim.\n5. **Pencatatan Nikah:** Pencatatan dilakukan dalam Akta Nikah oleh PPN setelah akad nikah dilaksanakan. Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi Simkah.\n6. **Pencatatan Pernikahan di Luar Negeri:** Pencatatan dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum negara setempat atau hukum Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pendaftaran, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah di dalam negeri berlaku secara *mutatis mutandis*.\n7. **Pencatatan Rujuk:** Suami dan istri memberitahukan secara tertulis kepada PPN atau PPN LN dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar. PPN atau PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk.\n8. **Pencatatan Isbat Nikah:** Pencatatan nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk.\n9. **Penyerahan Buku Nikah:** Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah sesaat setelah akad nikah dilaksanakan.\n10. **Perjanjian Perkawinan:** Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris, yang dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.\n11. **Pernikahan Campuran:** Pernikahan antara WNI dengan WNA dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130686/peraturan-menag-no-19-tahun-2018","4ed4046f-beed-4aa9-84ea-9f36aed62bd7","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024","5e3f5bc6-e29a-4b2c-b248-6855a4625d09","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2024
on
MARRIAGE REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that for orderly administration, transparency, and legal certainty in the implementation of marriages for Muslims, it is necessary to regulate marriage registration;
that the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 on Marriage Registration is no longer in accordance with legal developments and community needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs on Marriage Registration;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 17 paragraph (3)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd99c004-ebbb-4fb0-86f3-00e5d14ffbe3","actionData","errors"]