[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd8d4f60-0e9a-42e1-a051-37c8016c1f66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2024","number","91","year","2024","published_date","2024-08-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian - Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 91, LN 2024 (182) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; dan Perpres Nomor 47 Tahun 2021. \n Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2021. Dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan: 1) koordinasi rencana kerja terkait dengan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara; dan 2) sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen aparatur sipil negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen pada Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara, dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Perubahan ini melibatkan penyesuaian tugas dan fungsi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, termasuk perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengawasan di bidang sumber daya manusia aparatur. Selain itu, peraturan ini menambahkan Pasal 28A yang mengatur koordinasi dan sinkronisasi manajemen aparatur sipil negara dengan lembaga pemerintah nonkementerian. Perubahan lainnya termasuk pengalihan pendanaan dan aset dari Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pencabutan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen pada Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara, dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.\n3. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.\n4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menindaklanjuti pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kementerian/lembaga terkait paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERPRES No. 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41615/perpres-no-118-tahun-2014","7368857e-9513-4f48-97ca-c87a9ab1d39d","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Perpres No. 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306876/perpres-no-178-tahun-2024","94d0154f-24a6-431a-bc8e-2a2154af5077","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 91 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 47 OF 2021
CONCERNING THE MINISTRY OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 26 paragraph (5) of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, it is necessary to amend Presidential Regulation Number 47 of 2021 concerning the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Amendments to Presidential Regulation Number 47 of 2021 concerning the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform;

In view of:

Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd8d4f60-0e9a-42e1-a051-37c8016c1f66","actionData","errors"]