[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd81d078-e02f-4761-890c-31b6d7ca895a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1999","number","17","year","1999","published_date","1999-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Penyehatan Perbankan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17, LN. 1999 No. 30 , TLN No. 3805, LL SETNEG : 23 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Badan Penyehatan Perbankan Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 1999. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk mengatasi melemahnya industri perbankan nasional akibat gejolak moneter yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN diberi wewenang untuk melakukan penyehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menyelesaikan aset bank, dan mengupayakan pengembalian uang negara. BPPN juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan tugas tertentu dan membentuk lembaga penasehat dan pengawas untuk meningkatkan transparansi. Anggaran BPPN bersumber dari penyelesaian dan pengelolaan aset dalam restrukturisasi, dan penggunaannya harus disetujui oleh Menteri Keuangan. BPPN memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, penjualan aset, dan penyertaan modal sementara pada bank dalam penyehatan.","transitional_provisions","1. Segala tindakan hukum BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 dan/atau Undang-undang Perbankan tetap sah dan mengikat dan segala tindakan BPPN yang masih berlangsung selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Terhadap pihak-pihak yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan/atau Transaksi Tidak Wajar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Debitur yang melanggar ketentuan mengenai penyitaan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103,109,113,117,118],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PP No. 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52855/pp-no-47-tahun-2001","0b8534fa-c3b5-48bc-9ee7-b58580bae079",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PP No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53194/pp-no-18-tahun-2000","88c41044-d783-46c7-af8d-258181a369ba",{"_104":114,"_106":115,"_36":116},"PP No. 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54621/pp-no-99-tahun-1999","ab95beec-fe55-4757-bacf-11bf3b37474b",{"_104":114,"_106":115,"_36":116},{"_104":119,"_106":120,"_36":121},"PP No. 95 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54613/pp-no-95-tahun-1999","1df19ecb-9ff1-49b5-936c-766367ce059a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 1999
CONCERNING
THE INDONESIAN BANK RESTRUCTURING AGENCY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the weakening of the national banking industry due to monetary turmoil can have a dangerous impact on the national economy;
that in order to prevent worse damage to the economic sector, it is deemed necessary to carry out the banking restructuring function and implement the management of problematic bank assets, therefore the government deems it necessary to further regulate the authority of special agencies in accordance with applicable laws and regulations;
that in connection with this, it is deemed necessary to stipulate provisions regarding the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) with a Government Regulation;

In view of:

Article 5 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd81d078-e02f-4761-890c-31b6d7ca895a","actionData","errors"]