[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd45a883-de58-4b76-afb5-54108fee5eb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-04-11","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Pertanahan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 10, LLSETKAB : 23 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Pertanahan Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.\n2. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola pertanahan secara nasional guna menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum. Penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional juga menjadi fokus utama.

Ketentuan Substansial: Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPN memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Fungsi BPN meliputi perumusan kebijakan nasional dan teknis, koordinasi kebijakan, pembinaan administrasi, survei, pengukuran, pemetaan, pendaftaran tanah, pengaturan hak atas tanah, penatagunaan tanah, reforma agraria, dan penanganan sengketa pertanahan. BPN juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan hukum pertanahan.

","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n3. Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41433/perpres-no-63-tahun-2013","0951ed43-4fed-4942-8010-2a5edea4a2dc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERPRES No. 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41330/perpres-no-85-tahun-2012","7d3e0db4-0aa2-4a81-b356-027cb1813cde","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2006
CONCERNING
NATIONAL LAND AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the relationship between the Indonesian nation and the land is a permanent relationship and the entire territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is a unified homeland of all Indonesian people;
that land is the adhesive of the Unitary State of the Republic of Indonesia, therefore it needs to be regulated and managed nationally to maintain the sustainability of the national and state life system;
that the regulation and management of land affairs is not only aimed at creating legal order, but also to resolve land problems, disputes, and conflicts that arise;
that national policies in the land sector need to be formulated by taking into account the aspirations and participation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd45a883-de58-4b76-afb5-54108fee5eb1","actionData","errors"]