[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd26fe57-6f52-4713-8166-77991152533e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012","number","15","year","2012","published_date","2012-11-12","effective_date","2012-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","01976ebc-ffb4-4aeb-bda1-dde0c512a7d0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Perka LKPP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 15, BN.2012/No.1238, jdih.lkpp.go.id : 8 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document)\n2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna memastikan bahwa proses pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan. Standar ini mencakup berbagai metode pengadaan, termasuk pelelangan umum, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung, baik untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun jasa lainnya. Peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja ULP dalam menyesuaikan dokumen pengadaan sesuai kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sedang berjalan berdasarkan dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158825/perka-lkpp-no-2-tahun-2011","5b808cbc-4be0-4b85-a315-ea0f217d69d8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES
PROCUREMENT POLICY INSTITUTION

NUMBER 15 OF 2012

TENTANG

STANDARD DOCUMENT FOR GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES
PROCUREMENT POLICY INSTITUTION,

\n\n \n \n

Menimbang:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal
134 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang
perlu mengatur Standar Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding
Document);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd26fe57-6f52-4713-8166-77991152533e","actionData","errors"]