[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc3c9dce-2fcf-4e8e-8a2f-ab16f84e9f2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2023","number","50","year","2023","published_date","2023-10-11","effective_date","2023-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jenis dan Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Perdagangan - pnbp
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50, LN 2023 (133), TLN (6894): 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. \n PP ini mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari: a) jasa pelatihan fungsional kemetrologian; b) jasa pendidikan tinggi; c) jasa sertifikasi; d) jasa di bidang perdagangan berjangka komoditi; e) jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; f) denda administratif; g) jasa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; h) jasa pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri; i) penerimaan dari kegiatan hasil penyelenggaraan promosi dagang; dan j) jasa pemeriksaan produk halal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional. PNBP pada Kementerian Perdagangan diatur ulang untuk mengakomodasi jenis penerimaan baru dan perubahan tarif. Jenis PNBP meliputi jasa pelatihan, pendidikan, sertifikasi, perdagangan berjangka, penggunaan sarana, denda administratif, penelitian, pelayanan luar negeri, promosi dagang, dan pemeriksaan produk halal. Tarif ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama atau ketentuan perundang-undangan. Khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, tarif dapat ditetapkan hingga Rp0,00. Semua PNBP wajib disetor ke kas negara.

","transitional_provisions","1. Sertifikat produk untuk usaha besar yang telah terbit dan masih berlaku, dilakukan layanan sertifikasi produk dengan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.\n2. Pelayanan jasa sertifikasi produk usaha besar yang masih dalam proses pemberian layanan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap diproses dengan tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017.\n3. Sertifikasi produk berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.","sanctions","1. Denda administratif atas pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor yang belum direalisasikan.\n2. Denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.\n3. Denda administratif terhadap pelaku usaha terkait pelanggaran di sektor perdagangan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51600/pp-no-31-tahun-2017","cd4bdfdc-acd0-4e41-b38c-308acc5df358","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 50 OF 2023
ON
TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE
APPLICABLE TO THE MINISTRY OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 4 paragraph (3), Article 8 paragraph (3), Article 10 paragraph (2), and Article 12 paragraph (2) of Law Number 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Trade;
Bearing in Mind:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue; Government Regulation Number 69 of 2020 on Procedures for Setting Rates on Types of Non-Tax State Revenue.

HAS DECIDED:

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION ON TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc3c9dce-2fcf-4e8e-8a2f-ab16f84e9f2a","actionData","errors"]