[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc3883fd-a3c4-475d-94a9-5111b4fd4762","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010","number","16","year","2010","published_date","2010-10-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

logam dan batuan - pajak
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2010/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	\n \n deogan ditclapkonnya Undang-Undang Nomor 28 Tnhun 2009 Ieman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya penghasilkan Penerimaan Pendapatan Asli Dacroh (PAD) dari sektor Pajak Mineral Buknn Logam dan Batuan. perlu meninjau dan merubah kembali Perda Daerah Tingkat 2 Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tcntllng Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, pcrlu disesuaikan \r\ndengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 teotmg Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah dimaksud \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Un'dang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undong Nomor 33 Tahun 2004; Peraruran Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tabun 2006; Pcramran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 \n Peraturan ini memuat nama, objek, subjek, dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; masa pajak, saat pajak terutang, dan surat pemberitahuan pajak; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pajak; pembukuan dan pemeriksaan; ketentuan khusus; dan penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010. \n Peraturan ini mencabut Perda Kota Madya Tingkat II Palmebang Nomor 5 Tahun 1998 \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Palembang. Latar belakangnya adalah untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, dan lainnya, dengan pengecualian untuk kegiatan yang tidak bersifat komersial atau merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lain yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan tarif pajak sebesar 17,5%. Wajib Pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak, sanksi administratif, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan khusus, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Palembang No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174085/perda-kota-palembang-no-2-tahun-2018","365d6a12-0f45-4688-98b1-0f6a2d9d23e5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 16 OF 2010
CONCERNING
NON-METAL MINERAL AND ROCK TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, in an effort to intensify the acceptance of Regional Original Income (PAD) from the Non-Metal Mineral and Rock Tax sector, it is necessary to review and amend the Regional Regulation of the Palembang Municipality, Level II Region Number 5 of 1998 concerning Tax on Extraction and Processing of Class C Mining Materials, which needs to be adjusted to the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Palembang City concerning Non-Metal Mineral and Rock Tax.

In View

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc3883fd-a3c4-475d-94a9-5111b4fd4762","actionData","errors"]