[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bbefbc7f-398e-4010-8b6d-e640a02f9ba1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":70,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_124":125},"title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023","number","20","year","2023","published_date","2023-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Aparatur Sipil Negara - asn
2023
Undang-undang (UU) NO. 20, LN 2023 (141), TLN (6897): 32 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:\r\na. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;\r\nb. Jabatan Nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. \n Lampiran file: 44 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

","scope_and_parties","policy_content","

Regulasi yang Dicabut: UU No. 5 Tahun 2014.
Alasan Pencabutan: Karena ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara.
Kerangka Baru: Undang-Undang ini membangun kerangka manajemen ASN yang berfokus pada integritas, profesionalisme, dan bebas dari intervensi politik.
Ketentuan Peralihan: Penyelesaian penataan pegawai non-ASN wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.
Dampak terhadap Kewajiban Kepatuhan yang Ada: Semua regulasi yang mendukung manajemen ASN harus disesuaikan dengan undang-undang baru ini, termasuk penyelesaian pelanggaran disiplin.
Tanggal Efektif Pencabutan: UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2023.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan mencakup:
1. Pegawai non-ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
2. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah diundangkan.

","sanctions","

Tidak ada ketentuan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana secara eksplisit diatur dalam undang-undang ini; pelanggaran disiplin dapat mengakibatkan sanksi bagi Pegawai ASN, namun detail sanksi tidak dijelaskan dalam teks ini.

","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014","7f3158c1-3123-4c4a-8b73-6995bd4de5fb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[118],{"_119":120,"_95":121,"_122":123},"nomor_putusan","121/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/210/121_PUU-XXII_2024.pdf","teks","Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 293 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “penerapan pengawasan Sistem Merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh suatu lembaga independen”. Lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan a quo diucapkan.","is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 20 OF 2023

CONCERNING

CIVIL SERVANTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

a. that in the context of realizing the ideals of the nation and achieving the objectives of the state as stated in the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to build a civil apparatus that has integrity, is professional, neutral, and free from political intervention, clean from corrupt, collusive, and nepotistic practices, and able to provide public services to the community and fulfill the role as a unifying element of the national unity based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
b. that in order to accelerate the transformation of civil servants to realize civil servants with high performance and behavior oriented to service, accountable, competent, harmonious, loyal, adaptive, and collaborative, improvements need to be made to the management of civil servants;
c. that the provisions in Law No. 5 of 2014 concerning Civil Servants are no longer in line with the development of the functions of civil servants and the needs of the community so that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bbefbc7f-398e-4010-8b6d-e640a02f9ba1","actionData","errors"]