[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb322eaa-8352-4bb9-9f3d-491880666036","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim","short_title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-06-11","effective_date","2021-06-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6140693e-a067-4167-b749-eb64bff50e16","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Mahkamah Agung","short_name","Perma","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Mahkamah Agung","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAAN HAKIM
2021
Peraturan Mahkamah Agung NO. 1, BN. 2021 No. 683 , jdih.mahkamahagung.go.id
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi\r\nsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang\r\nKekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang\r\nmengatur pengadaan hakim;\r\nb. bahwa pengadaan hakim dilakukan mela1ui pemenuhan\r\nkebutuhan calon pegawai negeri sipil;\r\nc. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017\r\ntentang Pengadaan Hakim sudah tidak lagi memenuhi\r\nkebutuhan Mahkamah Agung saat ini;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2\r\nTahun 2017 tentang Pengadaan Hakim; \n 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang\r\nMahkamah Agung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang\r\nMahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4958);\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan\r\nUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49\r\nTahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang\u0002Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5077);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan\r\nTata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan\r\nTata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5079);\r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan\r\nAgama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50\r\nTahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang\u0002Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5078);\r\n5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang\r\nKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5076);\r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen\r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang\r\nSekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang\r\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;\r\n10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan\r\nKesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan\r\nMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang\r\nPerubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung\r\nNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);\r\n11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017\r\ntentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 527)\r\n \n mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, pasal 7 dan menghapus ketentuan Pasal 6 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021. \n Mengubah Peraturan Mahkamah Agung\r\nNomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527) \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana Mahkamah Agung berwenang mengatur pengadaan hakim melalui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipil.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Definisi Hakim, Calon Pegawai Negeri Sipil, Calon Hakim, Pengadaan Hakim, Pendidikan Calon Hakim, dan Analis Perkara Peradilan.
Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim yang diseleksi dari Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
Tahapan Pengadaan Hakim meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, Pendidikan Calon Hakim, dan pengangkatan sebagai Hakim.
Ketua Mahkamah Agung mengusulkan Calon Hakim yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim. Calon hakim yang tidak lulus Pendidikan Calon Hakim tetap sebagai Analis Perkara Peradilan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perma No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/187911/perma-no-2-tahun-2017","0cba4330-9b48-485c-9f30-8cf218608ffc","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT
REPUBLIC OF INDONESIA

SUPREME COURT REGULATION
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2021

CONCERNING

AMENDMENT TO SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING THE RECRUITMENT OF JUDGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to fulfill the organizational needs as intended in the Law on Judicial Power, the Supreme Court is authorized to regulate the recruitment of judges;
that the recruitment of judges is carried out through fulfilling the needs of prospective civil servants;
that Supreme Court Regulation Number 2 of 2017 concerning the Recruitment of Judges no longer meets the current needs of the Supreme Court;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Supreme Court Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb322eaa-8352-4bb9-9f3d-491880666036","actionData","errors"]