Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527)

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana Mahkamah Agung berwenang mengatur pengadaan hakim melalui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipil.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Definisi Hakim, Calon Pegawai Negeri Sipil, Calon Hakim, Pengadaan Hakim, Pendidikan Calon Hakim, dan Analis Perkara Peradilan.
2. Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim yang diseleksi dari Calon Hakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Tahapan Pengadaan Hakim meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, Pendidikan Calon Hakim, dan pengangkatan sebagai Hakim.
4. Ketua Mahkamah Agung mengusulkan Calon Hakim yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim. Calon hakim yang tidak lulus Pendidikan Calon Hakim tetap sebagai Analis Perkara Peradilan.

(-)

(-)