[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb312b8d-500f-48c6-99ba-1546c42a9345","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-07-12","effective_date","2021-07-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b16f1be3-2e9a-4e5a-b246-83ed9682aa80","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Kepegawaian Negara","short_name","Peraturan BKN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2021
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 7, BN. 2021 No. 842, jdih.bkn.go.id
Peraturan Badan Kepegawaian Negara TENTANG Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil, untuk memberikan perlindungan \r\ndan kelancaran dalam menjalankan cuti Pegawai Negeri \r\nSipil, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan \r\nKepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata \r\nCara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang berupa \r\nguru dan dosen yang mendapat liburan, cuti sakit, cuti \r\ntahunan tambahan, cuti yang akan dijalankan di luar \r\nnegeri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan \r\nkebutuhan dalam pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, \r\nsehingga perlu disesuaikan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan \r\nPeraturan Badan Kepegawaian Negara tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2013 tentang Badan \r\nKepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 128);\r\n4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun \r\n2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan \r\nKepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 1728);\r\n \n mengubah Ketentuan angka III huruf A angka 15; Ketentuan angka III huruf C; \r\nmenambahkanKetentuan angka III huruf F ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 6 dan angka 7; Di antara angka 3 dan angka 4 pada angka IV disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A dan angka 4 sampai dengan angka 6 diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021. \n Mengubah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 \r\nTahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) \r\n \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan ketentuan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perkembangan kebutuhan, terutama setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kelancaran dalam pelaksanaan cuti bagi PNS, termasuk guru dan dosen.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur hak cuti tahunan bagi PNS yang menjabat sebagai guru dan dosen. Selain itu, diatur juga ketentuan mengenai cuti sakit, termasuk prosedur pengajuan dan persyaratan surat keterangan dokter. PNS yang mengalami kecelakaan saat bertugas berhak atas cuti sakit hingga sembuh. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan mengenai penggunaan hak cuti tahunan tambahan dan pemberian izin cuti di luar negeri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/140909/peraturan-bkn-no-24-tahun-2017","10d749eb-4d3f-4318-97fd-d8dfb27f6755","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE CIVIL APPARATUS AGENCY

AMENDMENT TO

REGULATION OF THE STATE CIVIL APPARATUS AGENCY NUMBER 24 OF 2017

ON PROCEDURES FOR GRANTING LEAVE TO CIVIL SERVANTS

REGULATION OF THE STATE CIVIL APPARATUS AGENCY

NUMBER: 7 OF 2021

PROMULGATED: JULY 26, 2021

STATE CIVIL APPARATUS AGENCY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb312b8d-500f-48c6-99ba-1546c42a9345","actionData","errors"]