Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2019

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perkembangan pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, menggantikan Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Tujuannya adalah untuk mengatur tata cara penarikan, penyaluran, dan pencairan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri secara lebih efektif dan efisien.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kementerian Teknis. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi tata cara penarikan, penyaluran, dan pencairan dana PHLN. Subjek hukum yang diatur memiliki kewajiban untuk mengajukan surat penarikan dana, melaksanakan verifikasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan penarikan dana. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan khusus bagi lembaga terkait, seperti pembukaan rekening khusus dan pengajuan dokumen pendukung sesuai perjanjian PHLN.