[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bb1c81cf-7421-4a0d-a41a-873906c41a68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017","number","25","year","2017","published_date","2017-03-29","effective_date","2017-04-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 25, BN 2017/ NO 484; PERATURAN.GO.ID : 12 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 407).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi jalan, khususnya Compressed Natural Gas (CNG). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Penetapan peta jalan (roadmap) oleh Menteri yang memuat wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG, sasaran pengguna, volume pendistribusian, dan data kebutuhan infrastruktur pendukung.
Penetapan alokasi Gas Bumi dari kontraktor kontrak kerja sama dan spesifikasi teknis BBG berupa CNG oleh Menteri.
Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SPBG serta sarana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi atau BBG berupa CNG.
Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada BUMN atau penunjukan langsung kepada BUMD dan/atau Badan Usaha.
Kewajiban bagi BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk memiliki sarana dan fasilitas yang memadai serta Izin Usaha Niaga di bidang penyediaan BBG.
Kewajiban bagi Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi untuk menerapkan penggunaan BBG berupa CNG bagi kendaraan bermotor operasionalnya.
Pemberian bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara gratis kepada Kendaraan Dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum oleh Menteri.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. BUMN, BUMD, Badan Usaha dan/atau masyarakat umum yang melakukan pendistribusian dan penggunaan BBG berupa CNG untuk keperluan lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permen ESDM No. 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143100/permen-esdm-no-8-tahun-2014","a7adebd4-b35f-4f15-b7b5-0cac774ece17","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.484, 2017
KEMEN-ESDM. Acceleration of Natural Gas Utilization. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2017
CONCERNING
ACCELERATION OF NATURAL GAS UTILIZATION
FOR ROAD TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 16 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 64 of 2012 concerning the Provision, Distribution, and Determination of Prices for Natural Gas Fuel for Road Transportation as amended by Presidential Regulation Number 125 of 2015 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 64 of 2012 concerning the Provision, Distribution, and Determination of Prices for Natural Gas Fuel for Road Transportation, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bb1c81cf-7421-4a0d-a41a-873906c41a68","actionData","errors"]