[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bad719de-409b-4eba-8dfc-50e6bdd3574e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-07-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi-Tata-Kerja-inspektorat-BAPPEDA-Lembaga-Teknis-Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2008 /No. 5 , LL 113 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir\r\ndengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22\r\nTahun 1999, perlu dilakukan penataan dan penyesuian kembali dengan berpedoman pada Peraturan\r\nPemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan\r\ndan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik maka organisasi dan tata kerla Inspektorat,\r\nBappeda serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penataan dan\r\npenyesuaian kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tPembentukan\r\n3.\tKedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi\r\n4.\tStruktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah\r\n5.\tKelompok Jabatan Fungsional\r\n6.\tUnit Pelaksana Teknis Badan\r\n7.\tKepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan\r\n8.\tKetentuan Peralihan\r\n9.\tKetentuan Penutup \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menata dan menyesuaikan kembali organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan ini mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi:

Inspektorat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Ketahanan Pangan, Badan Penanam Modal Daerah, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Provinsi, dan Rumah Sakit Jiwa.
Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah, terdiri dari Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi; dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Kepala dan Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas Kepala, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian/Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.\n2. Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/269472/perda-prov-sulawesi-tenggara-no-13-tahun-2016","3cabf472-82ea-4bdd-9de4-618b7058671a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[113],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/14555/perda-prov-sulawesi-tenggara-no-3-tahun-2015","5dfaa463-90e3-48cf-ae2a-a9e436c53469","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER: 5 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK SYSTEM OF THE INSPECTORATE,
BAPPEDA AND REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,
\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government,
the Regional Regulation Number 5 of 2000 concerning the Formation of Regional Apparatus
Organization of Southeast Sulawesi Province, which has undergone several changes and the latest
with Regional Regulation Number 15 of 2001 which refers to Law Number 22
of 1999, it is necessary to rearrange and readjust by referring to the Regulation\nGovernment Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus;
that to support the smooth running of tasks in the field of supervision, planning and preparation
and implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bad719de-409b-4eba-8dfc-50e6bdd3574e","actionData","errors"]