[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bacc9db3-83b0-424e-8ba9-ff2c55b8326f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Retribusi Perizinan Dibidang Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/NO.15, TLD No.15, LL KOTA PONTIANAK: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Dibidang Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum perlu menetapkan tarif retribusi perizinan bidang usaha Pariwisata \n UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.9 Tahun 1990, UU No.18 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.27 Tahun 1983, PP No.27 tahun 1999, PP No.26 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2000, Perda No.3 Tahun 2001 \n KETENTUAN UMUM; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKATAN PENGGUNAAN JASA; PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; SURAT PENDAFTARAN; PENETAPAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN; PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI; KADALUARSA PENAGIHAN; KETENTUAN PIDANA; PENYIDIKAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2002. \n 14 halaman dan 8 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Pariwisata. Latar belakang peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola usaha pariwisata, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian usaha pariwisata, serta untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum. Peraturan ini menetapkan tarif retribusi perizinan untuk berbagai jenis usaha pariwisata, termasuk perizinan usaha hotel dan penginapan, restoran, rumah makan, bar dan jasa boga, rekreasi dan hiburan umum, jasa impresariat, biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata, obyek wisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata dan usaha promosi pariwisata daerah, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, serta jasa pramuwisata.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin di bidang usaha pariwisata. Retribusi izin usaha di bidang pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin yang diberikan. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi biaya survei/analisa, biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang merugikan keuangan daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Kota Pontianak No. 6 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305197/perda-kota-pontianak-no-6-tahun-2006","9c98c477-cbd7-4e5b-be64-8e1492cb74c2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY
NUMBER 15 YEAR 2002
ABOUT
LEVY ON LICENSING IN THE FIELD OF TOURISM BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, tourism business activities are the authority of the Region;
that based on Law Number 34 of 2000 and Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Levies, in the context of guidance, regulation, supervision, and control, and to protect the interests and public order, it is necessary to establish tariffs for licensing levies in the field of Tourism business;
that to implement the intention of letter b above, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bacc9db3-83b0-424e-8ba9-ff2c55b8326f","actionData","errors"]