[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba815c3f-67d0-4b87-9ccc-6e3da5023696","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2025","number","94","year","2025","published_date","2025-12-18","effective_date","2025-12-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"19fc4596-3f81-49d8-a264-4185fd66b114","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

suratutang-negara-pasardomestik
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 94, BN 2025 (1111); 15 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melakukan simplifikasi pengaturan dan\r\npenyempurnaan kebijakan pengelolaan surat utang\r\nnegara ritel dan penjualan surat utang negara dalam\r\nvaluta asing di pasar perdana domestik serta memberikan\r\npedoman pelaksanaan penjualan surat utang negara\r\ndengan cara pengumpulan pemesanan, perlu disusun\r\npengaturan kembali ketentuan penjualan surat utang\r\nnegara dengan cara pengumpulan pemesanan;\r\nb. bahwa penjualan surat utang negara ritel di pasar perdana\r\ndomestik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri\r\nKeuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan\r\nSurat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, dan\r\npenjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar\r\nperdana domestik dengan cara bookbuilding sebagaimana\r\ndiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n128/PMK.08/2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara\r\ndalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan\r\ncara Bookbuilding, perlu diselaraskan dalam satu regulasi\r\nyang lebih komprehensif;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara\r\ndengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana\r\nDomestik; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan penjualan, mitra distribusi, dokumen penerbitan SUN dan penjualan dengan cara pengumpulan pemesanan, penetapan penerbitan SUN dan penjualan dengan cara pengumpulan pemesanan, pengumuman hasil penjualan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020\r\ntentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar\r\nPerdana Domestik\r\nb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012\r\ntentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing\r\ndi Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 784).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan pengaturan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan surat utang negara ritel serta penjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik. Peraturan ini mengatur penjualan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara pengumpulan pemesanan di Pasar Perdana Domestik. Menteri Keuangan berwenang menerbitkan SUN, yang dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan, dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Penjualan SUN dilakukan melalui pengumpulan pemesanan, di mana Menteri menentukan bentuk SUN, struktur produk, sasaran investor, pemesanan pembelian, serta ketentuan dan persyaratan SUN. Kewenangan ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Penjualan SUN dapat dibantu oleh Mitra Distribusi yang terdiri dari Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Fintech, dan PPMSE. Mitra Distribusi harus memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti proses pemilihan yang ditetapkan. Peraturan ini merinci hak dan kewajiban Mitra Distribusi, termasuk membantu investor dalam pembuatan SID, melakukan pemasaran, memastikan kebenaran data, dan melaporkan kegiatan penjualan. Evaluasi terhadap Mitra Distribusi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, yang hasilnya dapat berujung pada sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pencabutan sebagai Mitra Distribusi. Dokumen penerbitan SUN meliputi Memorandum Informasi dan ketentuan serta persyaratan SUN. Penetapan penerbitan SUN, termasuk jenis kupon dan jumlah nominal, dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pelaksanaan setelmen penjualan SUN diatur berdasarkan mata uang SUN, dan seluruh hasil penerbitan dicatat dalam APBN.","transitional_provisions","1. Mitra Distribusi yang telah ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan pemberhentian Mitra Distribusi.\n2. Persetujuan pendahuluan calon Mitra Distribusi untuk Pembangunan Sistem Elektronik Mitra Distribusi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu persetujuan pendahuluan pembangunan Sistem Elektronik.\n3. Calon Mitra Distribusi yang masih dalam proses penetapan dan penunjukan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada Mitra Distribusi berdasarkan hasil evaluasi.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau pencabutan sebagai Mitra Distribusi.\n3. Peringatan tertulis diberikan jika Mitra Distribusi tidak melaksanakan rekomendasi atas tidak terpenuhinya kewajiban.\n4. Pencabutan sebagai Mitra Distribusi dapat dilakukan dalam hal Mitra Distribusi menerima peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam 1 tahun anggaran, direkomendasikan diberhentikan berdasarkan evaluasi kelayakan, tidak memenuhi target penjualan minimal, menempati peringkat terbawah realisasi penjualan selama 3 tahun berturut-turut, tidak memenuhi kewajiban tertentu, melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas pasar SUN, dinyatakan pailit, atau mendapatkan sanksi administratif dari otoritas terkait.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Sura Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136898/pmk-no-27pmk082020","b6c104d7-59b4-4665-b28d-30adf72eb019",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PMK No. 128/PMK.08/2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding","https://peraturan.bpk.go.id/Details/164276/pmk-no-128pmk082012","3c3d0214-13ad-41e8-9cba-f1a936fdb9cd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 94 OF 2025

CONCERNING

SALE OF STATE DEBT SECURITIES THROUGH BOOKBUILDING IN THE DOMESTIC PRIMARY MARKET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n\n\n

Considering :

that to simplify regulations and improve policies for the management of retail state debt securities and the sale of foreign currency state debt securities in the domestic primary market, as well as to provide guidelines for the sale of state debt securities through bookbuilding, it is necessary to reorganize the provisions for the sale of state debt securities through bookbuilding;
that the sale of retail state debt securities in the domestic primary market as regulated in Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.08/2020 concerning the Sale of Retail State Debt Securities in the Domestic Primary Market, and the sale of foreign currency state

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba815c3f-67d0-4b87-9ccc-6e3da5023696","actionData","errors"]