[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba544580-a3c3-42a9-8886-52d8df47be87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-04-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-jasa-umum
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2020/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan bukti lulus uji berkala\r\nkendaraan bermotor menjadi jenis dan tarif penerimaan\r\nNegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian\r\nPerhubungan maka struktur tarif retribusi pengujian\r\nkendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian dan untuk melaksanakan sebagian wewenang bidang\r\nmetrologi legal berupa tera dan tera ulang atas alat-alat\r\nukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta\r\npengawasannya telah diatur mengenai retribusi pelayanan\r\ntera dan tera ulang dalam Peraturan Daerah Nomor 3\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan\r\nDaerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua\r\natas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Jasa Umum, serta seiring perkembangan zaman, dimana tingkat\r\ninflasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi biaya\r\nyang dibutuhkan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang,\r\nmaka besaran retribusi tera dan tera ulang perlu\r\ndisesuaikan. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018. \n Peraturan ini memuat tentang Perubahan Ketiga atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi\r\nJasa Umum. Terdiri atas 2 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020. \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum. \n 19 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Pasal 1:** Definisi-definisi terkait retribusi jasa umum diperbarui dan ditambahkan, mencakup definisi Pemerintah, Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah, Bupati, Kas Daerah, Badan, Retribusi Daerah, Jasa, Jasa Umum, Objek Retribusi Jasa Umum, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskemas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Dasar, Puskesmas Keliling, Pengobatan, Perawatan, Rawat Jalan, Rawat Inap, Jasa Pelayanan Kesehatan, Tindakan Medis, Sampah, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengelolaan Sampah, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), Transfer Depo, Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Gerobak Sampah, Truk Sampah, Parkir, Parkir Insidentil, Tempat Parkir, Tempat Parkir Umum, Fasilitas Parkir, On Street Parking, Off Street Parking, Petugas Parkir, Parkir Berlangganan, Retribusi Parkir Berlangganan, Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasar, Lokasi Pasar, Lingkungan Pasar Daerah, Pelayanan Pasar, Toko, Gudang, Kios, Los, Jalan, Penguji, Kendaraan Bermotor, Kendaraan Umum, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala, Uji Ulang, Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis, Laik Jalan, Bengkel, Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Alat Pencegah Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran, Alat Perlengkapan Pemadaman, Bangunan Rendah, Hydrant, Pelayanan Penyedotan Kakus, Kakus/Tanki, Mobil Tinja, Instalasi Pembuangan Limbah Tinja, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Tera, Tera Ulang, Kalibrasi, Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Menara, Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi.\n- **Pasal 49A:** Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar pemakaian pelataran untuk kegiatan usaha di lingkungan pasar berdasarkan kelas dan jenis usaha ditetapkan.\n- **Pasal 68:** Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan, dengan rincian biaya jasa pelayanan, biaya pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor, biaya penilaian kondisi teknis/scraping, dan biaya mobil pengujian keliling.\n- **Pasal 90:** Struktur besaran Retribusi untuk berbagai jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ditetapkan, termasuk tarif pengujian dan penjustiran.\n","transitional_provisions","","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/313723/perda-kab-sumedang-no-1-tahun-2024","bd5cf941-8b6f-449d-8193-bceee31107ef","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,110],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"PERDA Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137326/perda-kab-sumedang-no-1-tahun-2017","036b1834-afd5-4806-b28c-b0cda43d0247",{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"PERDA Kab. Sumedang No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199433/perda-kab-sumedang-no-3-tahun-2011","66f9e86e-708f-430f-8985-618977334c1c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2011 CONCERNING GENERAL SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUMEDANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the periodic test pass certificate
motorized vehicles become a type and tariff of revenue
State non-tax revenue applicable at the Ministry of
Transportation, the tariff structure for testing retribution
motorized vehicles needs to be adjusted;
that to carry out some of the authority in the field
legal metrology in the form of verification and re-verification of tools
measuring, scales, weights, and their equipment as well as
supervision has been regulated regarding retribution for services
verification and re-verification in Regional Regulation Number 3
Year 2011 concerning General Service Retribution as
has been amended several times, most

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba544580-a3c3-42a9-8886-52d8df47be87","actionData","errors"]