[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ba4bd8e0-ff17-4bae-a2b2-bbdb574cbf36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI – JASA UMUM
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015, tidak dapat lagi mengakomodir beberapa perkembangan terkait penyesuaian atas objek Retribusi Jasa Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga harus diganti. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: jenis dan golongan Retribusi Jasa Umum, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Selain itu, diatur pula mengenai penentuan pembayaran, tempay pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi, penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran, keberatan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pemeriksaan dan pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017. \n Perda ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan\r\nPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\n \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri C).\n2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 2 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkait penyesuaian atas objek Retribusi Jasa Umum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi jenis dan golongan retribusi jasa umum, yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Pelayanan Kesehatan mencakup pelayanan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Hyperkes, dengan jenis pelayanan seperti pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan lainnya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi pelayanan pencetakan peta wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan, dan lainnya. Retribusi Pelayanan Pendidikan mencakup pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.\n\nPeraturan ini juga mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Bangka Belitung No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22037/perda-prov-bangka-belitung-no-13-tahun-2015","93da2c08-13dd-42f4-93ff-ec4f57d3a6eb",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Prov. Bangka Belitung No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24447/perda-prov-bangka-belitung-no-2-tahun-2011","73e9c130-9370-413f-a294-150cb090d3cb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 10 OF 2017
ABOUT
REGIONAL LEVIES FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that regional levies are an important source of income to finance the administration and development of the region to strengthen broad, real, and responsible regional autonomy;
that to improve services to the community in line with the cost of services and the ability of the community, it is necessary to have regulations regarding fees charged to the community for the services provided;
that Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Levies for General Services as amended by Regional Regulation Number 13 of 2015, can no longer accommodate several developments related to adjustments to the object of Regional Levies for General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ba4bd8e0-ff17-4bae-a2b2-bbdb574cbf36","actionData","errors"]