[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8615262-9b52-429a-88e9-6438bcae4633","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERIMAAN-SUMBANGAN-PIHAK-KETIGA-KEPADA-DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2010 Nomor 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 2004; PP No. 58 Thn 2005; PP No.79 Thn 2005; PP No.38 Thn 2007; Permendagri No.8 Thn 1978; Perda No.10 Thn 2007; Perda No.6 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini membahas tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah; bentuk sumbangan; instansi pelaksana penerima sumbangan; tata cara pemberian dan penerimaan sumbangan; pembiayaan; ketentuan lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah untuk mengakomodir partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menunjang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumbangan yang diterima. Sumbangan yang diterima menjadi kekayaan daerah dan dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya pembangunan.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga berupa uang atau barang (bergerak dan tidak bergerak) yang diberikan secara sukarela dan tidak mengikat, serta diperoleh dengan cara yang sah.
Sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti pembayaran pajak dan retribusi.
DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah) dibantu oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melaksanakan penerimaan sumbangan.
Tata cara pemberian sumbangan meliputi persyaratan tertulis, bukti kepemilikan, dan rincian sumbangan. Penerimaan dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara.
Sumbangan berupa uang diserahkan ke kas umum daerah, sedangkan sumbangan berupa barang dimasukkan dalam daftar inventaris barang milik daerah.
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2019 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/125376/perda-prov-bangka-belitung-no-7-tahun-2019","f905ec16-27c7-4a69-806b-6fd09d2e4224","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PERDA Prov. Bangka Belitung No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22014/perda-prov-bangka-belitung-no-3-tahun-2015","d58a4c5d-1b0d-482b-883c-194df9555235","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 5 OF 2010
CONCERNING
RECEIPT OF THIRD PARTY DONATIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 157 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 6 paragraph (1) of Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and Regional Governments, one of the sources of regional revenue is in the form of other legitimate regional revenues;
that in order to accommodate public participation in efforts to increase regional income in the form of donations to the Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Receipt of Third Party Donations to the Region;

In view of:

Law Number 27 of 2000 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8615262-9b52-429a-88e9-6438bcae4633","actionData","errors"]