[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8205044-de79-4369-927d-50769389c1cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":95,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012","number","69","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","2013-01-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 69, BN.2013/No.52, jdih.dephub.go.id :15 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan dan mengendalikan pencapaian kinerja pada setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

\n\n

Acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
RKT merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dasar penyusunan RKA-K/L dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).
Penetapan Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Atasan dan Bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.
Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu Unit Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

\n\n

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban setiap Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permenhub No. 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/105576/permenhub-no-86-tahun-2010","117e2303-a8c5-442a-aee8-6fed4cfaf085","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER PM.69 OF 2012

CONCERNING

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ANNUAL PERFORMANCE PLANS,
PERFORMANCE TARGETS AND PERFORMANCE ACCOUNTABILITY REPORTS
WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve and control the achievement of performance in each Work Unit within the Ministry of Transportation, the Regulation of the Minister of Transportation Number PM. 86 of 2010 concerning Guidelines for the Preparation of Performance Accountability Reports within the Ministry of Transportation has been established;
that the Regulation of the Minister of Transportation Number PM. 86 of 2010 concerning Guidelines for the Preparation of Performance Accountability Reports within the Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8205044-de79-4369-927d-50769389c1cf","actionData","errors"]