[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b81941dc-450f-49fd-b8a8-e94125b8b7b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007","number","8","year","2007","published_date","2007-01-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Investasi Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8, LN. 2007 No. 24, TLN No. 4698, peraturan.go.id : 20 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Investasi Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan umum. Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga meliputi pembelian saham dan surat utang, sedangkan investasi langsung melibatkan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non-infrastruktur. Pengelolaan investasi dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan bantuan badan investasi pemerintah dan komite investasi pemerintah. Sumber dana investasi berasal dari APBN, keuntungan investasi terdahulu, dan sumber sah lainnya. Pengelolaan investasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan divestasi. Setiap kegiatan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas akuntabilitas dan efisiensi.

","transitional_provisions","1. Dalam hal dewan pengawas pada badan investasi pemerintah belum dibentuk, wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan oleh komite investasi pemerintah.\n2. Investasi pemerintah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini berlaku wajib disesuaikan dalam waktu paling lambat 12 bulan sejak peraturan ini berlaku.\n3. Dana investasi pemerintah yang ada sebelum peraturan ini berlaku wajib dibukukan ke dalam Rekening Induk Dana Investasi dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini berlaku.\n4. Biaya operasional badan investasi pemerintah menjadi beban APBN jika pendapatan dari hasil pelaksanaan perjanjian investasi belum dapat menutup biaya operasional.","sanctions","1. Perjanjian kerjasama harus memuat sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian.\n2. Perjanjian investasi harus memuat sanksi bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4812/pp-no-1-tahun-2008","a8ccda8b-789b-4381-9726-0325835fada3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2007
CONCERNING
GOVERNMENT INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 41 paragraph (3) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Government Investment; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 5, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4355); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING GOVERNMENT INVESTMENT.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b81941dc-450f-49fd-b8a8-e94125b8b7b8","actionData","errors"]