For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tahun 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Also known as: Peraturan OJK 34/POJK.03/2020 · Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2020

Status:
Active
Effective Date:2 Juni 2020Publication Date:26 Mei 2020
Kebijakan Umum PemerintahPerbankan & Lembaga KeuanganPenanganan Pandemi

Information

TypePeraturan Otoritas Jasa Keuangan
ThemeKebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
LocationOtoritas Jasa Keuangan
Effective Date02 Juni 2020
Publication Date26 Mei 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatasi dampak signifikan dari penyebaran COVID-19 terhadap kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuannya adalah untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan Substansial: Kebijakan ini mencakup pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. BPR dan BPRS harus melakukan penyesuaian pedoman dan dokumentasi yang memadai atas kebijakan yang diterapkan. Kebijakan ini bersifat sementara dan berlaku surut sejak 1 April 2020 hingga 31 Maret 2021.

1. Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020. 2. Kebijakan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

(-)